Bakti BCA dan Nicholas Saputra Dukung Penenun Warna Alam Tanah Marapu

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Menko Perekonomian Hatta Rajasa. (Foto: Tangguh Putra/okezone)

 

 

 

JAKARTA - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa membahas empat rumpun dengan gubernur se-Kalimantan dalam rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan hari ini."Yang pertama, membahas rumpun infrastrukstur baik deck laut, darat, dan udara," ujar Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, usai pertemuan dengan seluruh gubernur se-Kalimantan di Kantornya, Jakarta, Senin (3/9/2012).

 

Hatta mengatakan, rumpun ini menyangkut jalan, rel kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara antar daerah. Rumpun ini adalah rumpun yang ada dikerjakan dan anggaran yang ada di APBN, termasuk program-program yang dilaksanakan BUMN maupun swasta dalam bentuk PPP sekalipun. "Rumpun kedua yang terkait dengan industri," ujar Hatta.

 

Hatta menjelaskan, Kalimantan masih mengalami kekurangan listrik. Hal ini mempercepat pembangunan listrik dengan sumber energi di sana, baik sumber energi yang ada dan terbarukan.

 

Rumpun ini menyangkut bagaimana membangun jaringan atau transmisi, menyangkut pembangkit, serta bagaimana pembangunan energi oleh menteri ESDM.

 

"Pada tahun ini dan tahun depan ribuan kilometer transmisi akan dibangun. Ketiga, rumpun terkait dengan pangan," ujar Hatta.

 

Hatta menjelaskan, bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk mempercepat penyediaan lahan untuk food security, dan bagaimana tanah 500 ribu hektare (ha) yang sudah diidentifikasi di daerah Kalimantan yang memerlukan sinkronisasi dari mentan, dan pemerintah daerah termasuk bupati, agar tanah tersebut clear and clean.

 

"Rumpun ini penting karena menyangkut bagaimana nasional kita menempatkan Kalimantan menjadi penyedia pangan. Keempat, rumpun selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan kawasan industri, termasuk kawasan industri khusus," tukas Hatta.

 

Di sisi lain, dirinya juga membahas mengenai pembicaraan membentuk satuan dari pengawasan para pemprov. "Ini sebenarnya menjadi pengawasan BP Migas, tetapi BP migas dapat melakukan koordinasi untuk melakukan pengawasan," pungkas Hatta. (ade)

 

 

 

Sumber