Kemenhub Terapkan Pembatasan Penuh Angkutan Barang di Tol saat Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Pean  Bulog direkomendasikan  tetap menjadi sebatas operator,  sekalipun nanti menjadi badan penyangga komoditas pangan strategis.

 

 

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan tim revitalisasi Bulog yang dipimpinnya merekomendasikan bahwa harus tetap ada pemisahan antara fungsi operator dan regulator sekalipun peran BUMN pangan itu akan diperluas kembali.

 

“Jadi, operator dan regulator tidak boleh dalam satu lembaga. Itu yang ada dalam pemikiran tim. Tapi, bagaimana bentuknya, saya belum bisa cerita,” katanya, Senin (3/9/2012).

 

 

Usulan tersebut  juga berkaitan dengan rekam jejak Bulog di masa lalu yang sempat tersandung penyimpangan dana nonbujeter. Saat itu Bulog berstatus lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) yang memegang peran sebagai operator sekaligus regulator.

 

 

Peran Bulog kemudian diubah menjadi perusahaan umum yang melakukan pengamanan pangan dari sisi produksi dengan menyerap beras petani ketika panen raya dan melakukan operasi pasar saat harga komoditas itu melejit.

 

 

Namun, Bayu enggan menjelaskan lebih lanjut status kelembagaan Bulog. Mengenai komoditas yang akan disangga Bulog, Bayu menyampaikan tim tetap konsisten pada arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni beras, gula, kedelai, jagung dan minyak goreng.

 

 

Tim merekomendasikan kebijakan yang memperbaiki sisi produksi dengan mengangkat harga petani dan stabilitas harga di tingkat konsumen antara maupun akhir.

 

 

“Dokumen sudah saya serahkan. Tapi bagaimana bentuknya, nanti dulu. Tim sudah selesai, sudah laporkan kepada para menteri,” katanya.

 

 

Menurutnya, kebijakan revitalisasi peran Bulog akan dituangkan dalam peraturan presiden, bukan undang-undang sebagaimana diusulkan sejumlah kalangan.

 

 

Sementara, anggota Komisi VI DPR, Abdurrahman Abdullah sepakat jika Bulog tetap berbentuk perum yang pendanaannya berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dan kredit perbankan.

 

 

“Pendanaan melalui suntikan subsidi terus-menerus. Tapi, kalau seperti itu, kondisinya tidak bagus, rentan. Subsidi melalui APBN bukan solusi jangka panjang karena sisi peningkatan produksi pun tetap harus diupayakan,” ujarnya. (if)

 

 

 

 

 

 

Sumber