BRI Tegaskan Dukungan Pemulihan Bencana Sumatra untuk Jangka Panjang

[Parno Pemilik Lapak 0]

Keterangan resmi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri ihwal gangguan keamanan di Solo, yang disebutkan sebagai “teroris baru dari jaringan lama”, cukup mengagetkan. Aneka pujian bahwa Polri berhasil memberantas terorisme, seolah pupus.

 

Keterangan resmi tersebut justru menghasilkan kesimpulan baru: Aksi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang perang melawan terorisme telah gagal menghentikan pertumbuhan jaringan terorisme itu sendiri.

 

Pernyataan resmi Polri, bahwa muncul teroris baru dari generasi yang lebih muda, bahkan disebut berusia remaja, telah menimbulkan persepsi kuat bahwa sedang tumbuh dan berkembang ancaman baru keamanan bagi Indonesia.

 

Betapa tidak. Setelah sekian lama kita merasa tenang dengan situasi keamanan yang kondusif, tiba-tiba muncul serangkaian gangguan keamanan yang disimpulkan sebagai serangan teroris baru di Solo, kota yang memang selama ini identik atau diberi label sebagai kota asal aktivitas terorisme di Indonesia.

 

Kebetulan pula, banyak pihak yang mengaitkan aksi teror tersebut dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, ketika Wali Kota Solo Joko Widodo sedang menantang incumbent Fauzi Bowo.

 

Dan apa pun motivasinya dan siapa pun dalangnya, gangguan keamanan di Solo telah menjadi pelajaran pahit yang sangat berharga tentang perlunya mengelola stabilitas dan keamanan.

 

Sayangnya, penjelasan resmi Polri justru menimbulkan aneka penafsiran yang lain, yang terutama memunculkan persepsi kuat bahwa aparat pemerintah te lah kecolongan dalam menguasai gerak-gerik jaringan teroris.

 

Apalagi kesimpulan munculnya “generasi baru teroris dari jaringan lama” menjadikan kita prihatin, mengingat aksi tersebut telah memakan korban jiwa dari aparat polisi bahkan dari anggota pasukan

antiteror.

 

Dari perspektif yang lebih luas, kita juga prihatin karena munculnya persepsi baru atas gangguan keamanan itu, yang dapat berdampak kontraproduktif terhadap situasi Indonesia secara keseluruhan.

 

Ini bisa terjadi mengingat adanya kemungkinan aksi dari Solo tersebut, jika benar-benar dilakukan oleh “teroris baru dari jaringan lama”, sengaja dipakai sebagai sinyal untuk pelaku teror yang lain supaya bergerak secara masif mengingat Solo dianggap sebagai barometer.

 

Pasalnya, harian ini percaya, terlepas dari aneka kritik yang berkembang terhadap kebijakan ekonomi, pemerintahan Presiden Yudhoyono selama hampir dua periode ini telah memberikan landasan yang relatif kokoh dalam hal stabilitas politik dan keamanan, yang menjadi syarat utama bagi bergeraknya roda perekonomian dan bisnis.

 

Oleh sebab itu, seraya berharap keterangan resmi Polri tidak benar, dalam arti semoga apa yang disebut sebagai “jaringan teroris muda” itu tidak benar-benar berkembang dan menjadi besar, perlu langkah antisipasi yang tegas untuk mengirimkan sinyal bahwa situasi tetap aman dan terkendali.

Sebaliknya, kalau memang telah terjadi kesimpangsiuran dalam pernyataan resmi polisi, seyogianya pemerintah tidak segan-segan untuk memperlihatkan sinyal pula, bahwa kejadian di Solo semata-mata aksi “kriminal plus”.

 

Tunjukkan bahwa aksi itu lebih merupakan balas dendam kepada institusi polri, bukan sebagai sebuah gerakan jaringan teroris yang bisa membuat kecut masyarakat luas.

 

Maka, tidak ada salahnya pemerintah dan Polri melakukan klarifikasi ulang, agar persepsi atas situasi ke amanan dan stabilitas politik yang kondusif bisa dipulihkan kembali, direhabilitasi, agar menghasilkan ketenangan di masyarakat, dan pada gilirannya akan menghasilkan landasan yang solid bagi bergeraknya roda perekonomian dan bisnis di Tanah Air.

 

 

 

 

Sumber