BNI Bersama BUMN Peduli Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA- Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan atau Organda menilai perlu dana sedikitnya Rp9 triliun untuk mengatasi masalah angkutan umum sehingga dapat meminimalkan kecelakaan pada musim mudik Lebaran dan kemacetan setiap harinya.

 

Untuk itu pemerintah perlu segera mencairkan dana Rp4,7 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk revitalisasi angkutan  umum sebagai bentuk dari kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang batal naik.

 

“Pemerintah bisa mengatasi kemacetan bahkan mengurangi angka kecelakaan selama musim mudik Lebaran, yakni dengan berpihak kepada angkutan umum,” kata Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena, di Jakarta, Minggu (2/9/2012).

 

Dia menjelaskan untuk berpihak kepada angkutan umum, setidaknya dibutuhkan dana Rp9 triliun untuk revitalisasi seluruh angkutan umum di Tanah Air. Dengan tersedianya angkutan umum yang layak dan nyaman, akan mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan di jalan raya karena pengguna kendaraan pribadi akan beralih dengan menggunakan angkutan umum.

 

Menurut Eka, dana kompensasi BBM senilai Rp4,7 triliun yang sempat disetujui Dewan Perwakilan Rakyat untuk revitalisasi angkutan umum dan subsidi bunga pengadaan bus, setidaknya mampu meremajakan 50% armada angkutan umum di Jakarta. Total armada angkutan umum di Jakarta saat ini mencapai sekitar 500.000 unit, terdiri dari bus, mikrolet, metro mini, kopaja, tidak termasuk taksi.

 

“Sebaiknya dana Rp4,7 triliun itu tetap dicairkan meski harga BBM tidak naik karena kebutuhan akan peremajaan armada angkutan umum sudah mendesak. Selain itu, perlu adanya penyesuaian bunga pinjaman atas pembelian armada dari bank yakni menjadi 7% dari saat ini di atas 9%,” ucapnya.

 

Eka pun membandingkan perlakuan pemerintah yang dinilainya kurang memerhatikan angkutan umum darat. Kereta api ekonomi menerima subsidi yang relatif besar Rp770 miliar pada 2012, sedangkan angkutan jalan tidak mendapatkan subsidi.

 

“Belum lagi bahwa kereta api modalnya dari pemerintah, apabila rugi akan disubsidi, sedangkan angkutan jalan, apabila rugi langsung mati. Hal ini harus dimengerti oleh pemerintah dan masyarakat. Bukannya pengusaha mau menang sendiri, kalau tak ada uangnya, harus bagaimana,” kata Eka.

 

Soal tarif, Eka menambahkan, sudah seperti buah simalakama. Apabila tidak ada kenaikan, biaya operasional tidak  tertutup dan pelayanannya semakin buruk, sehingga jaminan keselamatanpun menurun. Tetapi kalau dinaikkan, daya saing dengan sepeda motor dan kendaraan pribadi akan menurun, yang pada akhirnya angkutan umum darat tetap ditinggal masyarakat. (faa)

 

 

 

Sumber