IHSG Berpotensi Lanjut Turun Hari Ini

[Parno Pemilik Lapak 0]

MAKASSAR : Pemkot Makassar meminta klarifikasi Kepala Badan Pertanahan (BPN) Sulawesi Selatan, menyusul pernyataanya akan menghentikan kegiatan bisnis di lapangan Karebosi.

 

Menurut Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Bagian Hukum Pemkot sudah bersurat ke BPN Sulsel untuk meminta klarifikasi hari ini.

 

"Kami minta ada penjelasan tertulis soal status lahan Lapangan Karebosi agar tidak menimbulkan kerasaan pedagang," kataya, Jumat (31/8/2012).

 

Sebagai informasi bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 366 K/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010 bahwa status lapangan Karebosi sudah jelas.

 

Kerja sama pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemkot tidak bertentangan undang-undangan.

 

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia,  surat Ombudsman tertanggal 19 April 2012 No. 0043/LNJ/0687.2011/BS-14/Tim.5/IV/2012 yang ditujukan kepada Kepala BPN Pusat, bahwa BPN diminta menerbitkan Sertifikat HPL untuk lapangan Karebosi.

 

Walikota menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan perlindungan terhadap investasi revitalisasi Karebosi karena sudah dibangun mall di bawah tanah dan fasilitas publik lapangan sepak bola dan tribun serta panggung untuk kegiatan masyarakat.

 

Total investasi yang dialokasikan PT Tosan sebagai investor mencapai Rp180 miliar. Ketika proyek ini selesai, PT Tosan sudah menyerahkan fasilitas publik tadi kepada pemkot dengan nilai Rp27 miliar.

 

Walikota mengatakan pihaknya akan meminta kepada BPN segera menjelaskan kembali keputusannya soal lapangan Karebosi.

 

"Terus terang saja rana hukum lapangan Karebosi sudah selesai, jadi terserah masyarakat yang menilai,"katanya.

 

Sebelumnya pihak BPN Sulsel menyatakan bahwa akan menjadikan lahan Lapangan Karebosi termasuk mall bawah tanah Karebosi Link sebagai lahan status quo karena belum memiliki Hak Penggunaan Lahan (HPL). (ra)

 

 

 

Sumber