Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kekeringaan saat ini makin meningkatkan ancaman terjadinya krisis air.

 

Bahkan secara global satu dari empat orang di dunia kekurangan air minum dan satu dari tiga orang tidak mendapat sanitasi yang layak.

 

Pada abad 21, air makin menjadi masalah besar dunia karena krisis air akan meningkat dan diperkirakan dua pertiga penduduk dunia bakal kekurangan air pada 2050.

 

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Indonesia krisis air mengalami hal yang sama.

 

“Saat musim kemarau, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sudah mengalami defisit air sejak 1995 dan defisit itu terjadi selama tujuh bulan pada musim kemarau,” ujarnya, Jumat (31/8/2012).

 

Dia menjelaskan surplus air berlangsung lima bulan saat penghujan dan diproyeksikan pada 2020, potensi air yang ada hanya 35% yang layak dikelola, yaitu 400 m3/kapita/tahun.

 

“Angka ini jauh dari standar minimum dunia 1.100  m3/kapita/tahun,” ujarnya.

 

Sejak 2003, terdapat 77% kabupaten/kota di Jawa yang memiliki defisit air selama satu sampai dengan delapan bulan dalam setahun.

 

Bahkan, lanjutnya, sebanyak 36 kabupaten/kota defisit air selama lima bulan sampai dengan delapan bulan dalam setahun.

 

“Jadi bukan hal yang aneh jika saat ini terjadi dampak kekeringan, khususnya di Pulau Jawa,” tutur Sutopo.

 

Dia menambahkan distribusi air, hujan buatan, pemboran sumur adalah solusi singkat yang belum mengatasi masalah tuntas dan diperlukan upaya penyediaan air secara besar-besaran.

 

Pembangunan waduk, bendung, embung, dan pengelolaan DAS (daerah aliran sungai) dapat mengatasi masalah yang ada, tapi ini perlu dukungan politik, dana dan partisipasi masyarakat yang besar.

 

“Pembangunan waduk besar saat ini sulit dilakukan di Jawa, terlebih lagi dengan adanya penurunan hujan di masa mendatang, meningkatnya pencemaran air, kerusakan lingkungan, dan bertambahnya penduduk akan makin berat penyediaan air,” paparnya.

 

Sutopo menilai partisipasi masyarakat perlu didorong melalui ekonomi kerakyatan yang langsung memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  (ra)

 

 

 

Sumber