Video: RI Kejar Setoran Bea Keluar Batu Bara, Pengusaha Tertekan?

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengembangkan pembangunan infrastruktur di Teluk Jakarta dengan besaran investasi mencapai Rp200 triliun dengan jangka waktu sepuluh tahun.

 

Pembangunan yang dikenal dengan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall ini, kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, merupakan jawaban atas ancaman penurunan permukaan tanah dan kenaikan permuakaan air laut di sepanjang Pantai Utara Jakarta.

 

“Ada dua manfaat yang diperoleh melalui pembangunan GSW ini. Pertama adalah untuk melindungi Pantai Utara Jakarta, dan sebagai waduk penyedia air baku atau air bersih bagi warga secara berkesinambungan,” paparnya saat jumpa pers di booth Pemprov DKI, dalam acara Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012, Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (30/8/2012).

 

Dalam rancangannya, akan dibangun waduk seluas lebih dari 10.000 ha, yang mampu menampung volume air mencapai 1 miliar meter kubik, yang terintegrasi dengan kawasan GSW.

 

Fauzi menyebutkan keterbatasan lahan di Jakarta bisa dimanfaatkan melalui pemanfaatan wilayah perairan dengan pengembangan GSW ini. Di sisi barat, dicanangkan akan dibangun kota baru dengan luas 1.500 ha, sebagai pusat jasa yang juga berfungsi sebagai pintu gerbang Ibu Kota negara.

 

Untuk  bagian timur, sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jakarta, akan dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ali Sadikin di Marunda yang juga akan terintegrasi dengan proyek GSW. Kawasan seluas 1.000 ha tersebut akan difungsikan sebagai pusat logistik dan pelabuhan. Diperkirakan pembangunan KEK Ali Sadikin membutuhkan dana sebesar Rp50 triliun.

 

Fauzi menambahkan  pembangunan infrastuktur tersebut tidak mungkin bisa ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Peluang kerja sama baik secara nasional atau internasional melalui PPP perlu dimanfaatkan secara optimal.

 

Selain itu, DKI juga akan membuka peluang pada masyarakat untuk terlibat dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui obligasi daerah sebesar Rp1,2 triliun yang tengah disusun tahun ini.(if)

 

 

 

Sumber