IHSG Balik Arah dan Net Sell Asing Rp 2 T, Saham Ini Banyak Dibuang

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA- Renegosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terus berlangsung. Salah satu poin renegosiasi yang belum putus adalah kewajiban pengolahan dan pemurnian. Saat ini pemerintah mencari alternatif lain, yakni memfasilitasi PT Freeport dengan investor yang berminat membangun smelter di Indonesia.

 

Thamrin Sihite, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan bahwa PT Freeport sedang dalam tahap perundingan dengan beberapa investor yang berniat membangun smelter di Indonesia. Menurutnya, PT Freeport berkemungkinan diperbolehkan tidak membangun pabrik smelter lagi asalkan memasok kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan smelter. Namun hal tersebut masih belum ada kesepatakan.

 

“Renegosiasi dengan Freeport masih berlanjut. Untuk masalah pemurnian, yang penting kan bahan bakunya jangan dibawa ke luar negeri. Makanya saya fasilitasi Freeport untuk berunding,” kata Thamrin, Kamis (30/8).

 

Menurutnya, saat ini ada perusahaan tembaga yang mau melakukan pengolahan dan pemurnian di Indonesia. “Kita sedang berunding, mereka membutuhkan bahan baku dan kita membutuhkan alternatif untuk membangun smelter, ini cara lain, kerjasama.”

 

Pihaknya mendorong semua investor untuk membangun smelter di Indonesia. Adapun dua perusahaan yang menginginkan pasokan bahan baku dari PT Freeport adalah PT Indosmelt dan PT Nusantara Smelting. Thamrin, lebih lanjut mengatakan bahwa saat ini PT Freeport sudah menunjukkan komitmennya.

 

“Yang pasti mereka sudah berkomitmen, kami akan fasilitasi,” tegasnya. Seperti diketahui, Freeport selama ini sudah memiliki smelter sendiri di Gresik, Jawa Timur, sesuai kewajiban kontrak karya.

 

Ketika dikonfirmasi, Juru Bicara PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait mengatakan bahwa pembicaraan mengenai seluruh item dalam rangka renegosiasi sedang berlangsung. “Akan disampaikan nanti jika sudah tercapai kesepakatan-kesepakatan. Untuk saat ini menurut pandangan kami, tidak pantas menyampaikan pembicaraan tersebut sebelum ada kesepakatan,” katanya melalui pesan singkatnya kepada Bisnis.

 

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan bahwa PT Freeport termasuk salah satu yang sulit dan keras kepala. Rudi tidak dapat memperkirakan kapan renegosiasi dengan PT Freeport akan selesai. “Duh tidak tahulah Freeeport, terlalu keras kepala,” jawabnya.

 

Menurutnya, posisi tawar pemerintah Indonesia kurang dibandingkan dengan PT Freeport. PT Freeport. Pemerintah cukup senang ketika PT Freeport menyetujui untuk melakukan renegosiasi, namun permintaan dari PT Freeport cukup banyak.

 

“Bagaimana kalau mereka memilihi berhenti? Apa kita mau mereka berhenti?” ungkap Rudi. Adapun jika ada perusahaan lain yang ingin mencoba, itu semua harus dari nol. Dengan kata lain, jika PT Freeport berhenti, maka Indonesia juga yang akan rugi. “Negosiasi tidak mudah memang, harus sepakat dua-duanya,” tambahnya.(api)

 

 

 

 

Sumber