Outbound Sebagai Solusi Penguatan Kerja Tim ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Kebijakan Fiskal dalam Postur Rancangan-APBN 2013 perlu didisain lebih ekspansif. Hal ini diperlukan agar memberikan dampak yang lebih optimal bagi perekonomian domestik dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat."Untuk itu, peningkatan kualitas dan kuantitas belanja negara khususnya terkait akselerasi pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial menjadi sangat penting," ungkap Anggota DPR RI Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (30/8/2012).

 

Menurutnya, hal ini sangat penting mengingat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang pada 2013 mengambil tema Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat. Dia melanjutkan, ruang fiskal dalam RAPBN Tahun 2013 sebagaimana disampaikan pemerintah masih sangat terbatas untuk memenuhi harapan tersebut.

 

"Untuk itu diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan ruang fiskal baik melalui optimalisasi pendapatan negara maupun melalui efisiensi belanja yang kurang produktif pada APBN 2013 nantinya," kata dia.

 

Selain itu, ekspansi fiskal yang akan dilakukan oleh pemerintah agar memiliki dampak yang lebih kuat, perlu diikuti percepatan penerapan anggaran berbasis kinerja, perbaikan manajamen utang publik dan efektifitas alokasi transfer daerah.

 

"Berbagai kebijakan ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang berkualitas sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta mendorong pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia," lanjutnya.

 

Oleh karena itu, untuk memperluas ruang fiskal ini, pemerintah perlu menaikkan porsi belanja modal 2013 dari yang dialokasikan Rp193,8 triliun atau sekira 2,1 persen dari PDB menjadi di kisaran 2,5-3,0 persen dari PDB.

 

Hal ini dapat dilakukan tanpa menambah defisit anggaran, yaitu melalui peningkatan tax ratio dari 12,7 persen menjadi 13,0 persen, dan pengurangan belanja barang yang lebih progresif di kisaran Rp130 triliun atau 1,5 persen dari PDB serta menekan belanja pegawai di kisaran Rp220 triliun atau 2,5 persen dari PDB.

 

Dengan langkah reformasi pajak dan reformasi birokrasi tersebut maka akan didapat tambahan stimulus fiskal sehingga belanja modal dapat ditingkatkan di atas 2,5 persen dari PDB. “Bahkan, jika pemerintah juga berani melakukan langkah-langkah terobosan dalam pengelolaan utang dan subsidi, Fraksi PKS meyakini belanja modal dapat menembus 3,0 persen dari PDB," tukasnya.

(mrt)

 

 

 

Sumber