Lengkap! Ini 29 Pedagang Kripto Resmi Terdaftar di OJK

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah mengklaim peningkatan alokasi transfer daerah setiap tahunnya tidak selalu diikuti perbaikan kualitas infrastruktur dan pengelolaan yang maksimal di daerah.

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 40 daerah kabupaten/kota yang dipilih secara acak, KPPOD menyimpulkan upaya pemerintah menaikkan alokasi transfer daerah belum berhasil memberi solusi persoalan lokal, seperti minimnya infrastruktur dan iklim usaha yang belum kondusif.

 

“Sekitar 37% masalah yang terjadi di daerah disebabkan oleh persoalan infrastruktur. Alokasi belanja APBD yang terus meningkat pada kenyataannya di lapangan justru sering berbanding terbalik,” ujar Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng kepada Bisnis, Minggu(26/8/2012).

 

Adapun, sebagian besar daerah berasal dari wilayah Timur Indonesia, seperti Papua dan Papua Barat.Dari sejumlah daerah ditemui, ungkapnya, hambatan pembangunan daerah di tengah meningkatnya alokasi dana transfer yakni konflik ekonomi politik yang sulit diawasi pemerintah pusat. Tindak korupsi yang terjadi dalam proses pelaksanaaan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kendala.

 

Selain itu, persoalan tata kelola pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan juga menjadi masalah kunci. Kapasitas sejumlah pemda yang belum mumpuni sering menghambat pelaksanaan teknis di lapangan.

 

Solusinya, Secara teknis, penambahan sumber daya manusia fungsional perlu ditambah jika diperlukan.

 

Dia mengatakan pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan lebih intensif terhadap proses pelaksanaan pembangunan di daerah.

 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perlu meningkatkan kapasitas serta kualitas layanan pengadaan elektronik.

 

“Pengadaan elektronik saya nilai cukup efektif mengatasi penyelewengan dalam pola pengadaan barang atau jasa,” katanya.

 

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo sebelumnya hanya mengimbau bendahara daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas  pengelolaan APBD seiring terus meningkatnya anggaran transfer daerah.(msb)

 

 

 

Sumber