Cara Hapus Data Akun WUSH Simpan pinjam

[Parno Pemilik Lapak 0]

Bulan depan warga Jakarta harus  kembali ke bilik suara untuk menentukan pilihan siapa yang harus memimpin Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk lima tahun ke depan. Pemungutan suara putaran kedua ini harus dilakukan mengingat pada pemilihan suara pada 11 Juli 2012 tidak ada calon yang meraih lebih dari 50% suara. 

 

Pada putaran kedua mendatang akan bertarung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi dan Joko Widodo-Basuki Tjandra Purnama untuk memperebutkan posisi gubernur-wakil gubernur. Kita semua sudah tahu masing-masing track-record masing-masing pasangan dan tinggal bagaimana nanti masyarakat menjatuhkan pilihannya.

 

Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti halnya proses politik lainnya pun mengakibatkan situasi di masyarakat sempat memanas. Sejumlah peristiwa yang terjadi di Jakarta pun dikait-kaitkan dengan proses pilkada ini, seperti halnya serentetan kebakaran yang muncul selama beberapa pekan terakhir.

 

Seharusnya kejadian kebakaran, yang pada dasarnya bisa terjadi sebagai akibat kelalaian, tidak dikaitkan dengan peristiwa politik. Akibatnya muncul ketegangan di masyarakat, seperti halnya terjadi pada sebuah acara di stasiun TV swasta yang terpaksa dihentikan karena ada tentangan dari sekelompok warga.

 

Beberapa hari  lalu di jaringan Internet beredar video yang mengangkat isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) berupa ancaman bagi etnis tertentu untuk tidak melakukan pemilihan dalam pilkada mendatang. Ancaman kerusuhan seperti tahun 1998 akan terjadi bila melakukan pemilihan. 

 

Kita sangat menyayangkan adanya peredaran video seperti itu karena jelas-jelas berpotensi merusak keberagaman yang ada di negara ini sejak dahulu kala. Bahkan soal keberagaman ini dilindungi secara jelas dan tegas dalam Konstitusi negaraini.  Sudah seharusnya kompetisi politik tidak dikotori oleh persoalan-persoalan SARA. 

 

Di sisi lain kita patut memberikan apresiasi pada pemerintah pusat yang dengan tegas segera meminta pengelola Youtube—tempat video tersebut beredar—untuk mencabut tayangan video itu. Ketegasan pemerintah terlihat jelas saat para penanggungjawab keamanan negara ini—mulai Menko Polhukam, Kepala BIN,Kepala BNPT, Kapolri dan Panglima TNI memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi bidang politik hokum dan keamanan hari Kamis (23/8).

 

Dalam rapat itu, Menkoinfo diinstruksikan segera memblokir  tayangan video SARA tersebut. Pada malam harinya, tayangan SARA tersebut sudah tidak  bisa diakses.

 

Ketegasan dan kecepatan instruksi pemblokiran tayangan SARA tersebut memang sangat diperlukan untuk menghindari semakin terpecah-belahnya masyarakat dalam menghadapi pilkada DKI putaran kedua. 

 

Sekali lagi koran ini mengingatkan pada semua pihak, baik pasangan calon yang akan bertanding bulan depan maupun para pendukungnya, bahwa DKI merupakan motor utama penggerak perekonomian Indonesia dengan kontribusi hingga 16,5% dari  nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yangmencapai Rp7.427 triliun.

 

Oleh karena itu proses pilkada DKI seharusnya bisa berjalan dengan lancar tanpa perlu mempersoalkan masalah SARA yang hanya berakibat pada perpecahan. 

 

 

 

Sumber