Kereta Tabrakan di Stasiun Bekasi Timur, PT KAI Buka Suara

[Parno Pemilik Lapak 0]

TIMIKA: Ketua Komisi A DPRD Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra mempertanyakan ketidakberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi kasus-kasus korupsi di Papua.

 

Rafra di Timika, Sabtu (25/08), mengatakan, salah satu pemicu semakin nyaringnya teriakan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI karena anggaran pembangunan tidak dimanfaatkan untuk membangun rakyat Papua, tetapi dikeruk habis oleh para pejabat.

 

"Ada teriakan-teriakan rakyat Papua tentang terjadinya korupsi besar-besaran dana APBD, dana Otsus dan lain-lain, tapi selama ini Pemerintah Pusat di Jakarta diam. Kalau KPK bisa menangkap dan memenjarakan orang di mana-mana, mengapa hal seperti itu tidak dilakukan di Papua," tanya Allo Rafra.

 

Menurut dia, jika Pemerintah Pusat serius membangun Papua ke arah yang lebih baik, maka penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Papua harus dilakukan, tanpa pandang bulu.

 

Dengan menyeret para koruptor ke terali besi maka dana-dana pembangunan yang mengalir ke Papua dalam jumlah belasan bahkan puluhan triliun rupiah setiap tahunnya bisa diselamatkan untuk membangun rakyat Papua yang bermukim di kampung-kampung pedalaman dengan kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan.

 

Allo Rafra merasa yakin bahwa laporan tentang terjadinya praktik korupsi di berbagai kabupaten/kota di Papua dari berbagai elemen masyarakat sudah menumpuk di KPK.

 

Bahkan sudah beberapa kali KPK mengirim tim ke sejumlah kabupaten/kota di Papua. Namun hingga sekarang kasus korupsi di Papua yang bisa dibawa ke Pengadilan Tipikor bisa dihitung dengan jari. Ia menambahkan, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah Papua.

 

"Rakyat Papua hanya menuntut dana Otsus itu benar-benar digunakan untuk membangun rakyat, bukan untuk memperkaya pejabat-pejabat. Dana Otsus itu selama ini ada dimana dan dipakai untuk apa saja. Rakyat membutuhkan keterbukaan soal itu," ujar politisi dari PDI-Perjuangan itu.

 

Agar pemanfaatan dana Otsus di Papua tepat sasaran dan transparan, Allo menyarankan agar mekanisme pertanggungjawaban dana Otsus terpisah dari APBD.

 

"Dari dulu saya menyatakan tidak setuju kalau dana Otsus digabung dengan APBD. Pertanggungjawabannya harus terpisah sehingga menjadi jelas dana-dana itu oleh masing-masing kabupaten/kota dan provinsi digunakan untuk apa saja," tuturnya. (Antara/Bsi)

 

 

 

Sumber