Waspadai Vishing-Phishing, BNI Imbau Nasabah Jaga Data Pribadi

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

BEBERAPA bulan lalu, pemerintah dibuat pusing tujuh keliling memikirkan besarnya subsidi BBM karena kenaikan harga minyak dunia. Subsidi BBM yang ditanggung negara membengkak dan hampir membuat APBN jebol. Kenapa negara yang dulu terkenal kaya minyak ini bisa menjadi tak berdaya karena BBM?Beberapa tahun lalu, Indonesia memang bisa dikatakan negara kaya minyak sehingga bisa mengekspor dan tergabung aktif dalam organisasi negara pengekspor minyak, OPEC. Namun, lain dulu lain sekarang.

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang begitu tinggi, memaksa konsumsi yang sebanding pula. Bahkan, sumur-sumur penghasil minyak tersebut, semakin tua dan produksinya semakin sedikit. Bahkan, pemerintah menyebut cadangan minyak kita akan habis 2032 karena cadangan minyak kita hanya tinggal 4,2 miliar liter per hari.

 

"Sumur tua semakin sedikit produksinya, kita bukan ekspor lagi, tapi impor. Setiap ICP naik USD1, negara nanggung berapa USD," ucap Deputi Operasi BP Migas Gde Pradnyana, kala itu.

 

Di samping itu, karena terus terlena dengan cadangan yang banyak ini, pemerintah terus-terusan memberikan subsidi ke BBM dan terlena mendiversifikasi energi-energi lain sebenarnya lebih murah seperti gas, batubara dan tenaga nabati lainnya. Harga premium misalnya, ketika harga ICP mencapai USD110 per barel kemarin, premium sebenarnya harus dijual sekira Rp9.000 per liter. Itu berarti, dengan harga subsidi Rp4.500, negara harus menambah anggaran sekira Rp4.500 per liternya.

 

Pada 2011 lalu, anggaran pemerintah jebol Rp36 triliun. Dari anggaran subsidi BBM yang dianggarkan Rp129 triliun, realisasinya mencapai Rp165 triliun. Salah satunya digunakan untuk menambal harga ICP yang sudah mulai merangkak naik dari akhir tahun.

 

Kenyataannya, mendiversifikasi ke energi selain minyak, di saat energi dari minyak sudah begitu merajalela, membutuhkan effort yang besar, khususnya infrastruktur.

 

Belum lagi masalah harga, Founder PT Dewata Grup yang bergerak di bidang batubara Paulus menyebut, salah satu kendala masih maraknya ekspor batu bara ke luar negeri ketimbang dimanfaatkan di dalam negeri adalah rendahnya harga jual yang ditawarkan PLN.

 

"Padahal, biaya pokok produksi listrik dengan BBM sekarang sekira Rp3.300 per kwh, kalau menggunakan batu bara bisa sepersepuluhnya, tetapi PLN hanya berani membeli batubara dengan harga rendah sehingga pengusaha lebih memilih ekspor," komentar dia.

 

Namun, belajar dari pengalaman kemarin, pemerintah agaknya juga mulai berbenah dan memperbaiki regulasi. Dirjen Energi Baru Terbarukan (EBTKE) ESDM Kardaya Warnika menaikkan harga jual listrik yang berasal dari listrik EBTKE.

 

"Harga baru listrik panas bumi ditetapkan bervariasi antara USD7-USD10 sen per kWh itu tergantung wilayah dan pertimbangan lain,"jelas Kardaya.

 

Pemerintah juga kelihatannya mulai serius melakukan konversi BBM ke gas. Ribuan konverter kit diimpor dan dibuat di dalam negeri untuk bisa mengkonversi sistem pengisian BBM menjadi BBG, khususnya pada kendaraan umum.

 

Pemerintah, dalam APBN-P 2012 juga menganggarkan Rp2 triliun khusus untuk membangun SPBG di berbagai daerah. Pemerintah juga menandatangani 19/25 kontrak penggarapan lahan geothermal di seluruh Indonesia. Tak lupa, dimotori Menteri BUMN Dahlan Iskan, mobil listrik juga terus diupayakan. Semoga langkah ini tidak sekadar "hangat-hangat kuku" saat ketahanan energi menjadi sesuatu yang harus mendapat perhatian serius. (mrt)

 

 

 

Sumber