HOW TO FIND A LEGITIMATE CRYPTO RECOVERY EXPERT; HIRE CENTURY WEB RECOVERY

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Mekanisme impor pangan bukan lagi tren untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun, harus diproduksi dari dalam negeri.

 

Anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin mengatakan harga pangan di pasar internasional semakin sulit diprediksi dan tren harga terus meningkat. Dalam beberapa tahun ke depan, penyediaan pangan akan menjadi masalah bagi  dunia. Mengingat perubahan iklim menyebabkan kekeringan dan kekurangan pasokan pangan di berbagai belahan dunia.

 

“Oleh karena itu, tidak mungkin lagi mekanisme importasi menjadi trend pemenuhan kebutuhan pangan domestik ke depan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Kamis (23/8/2012).

 

Dalam pidato menyambut 17 Agustus dan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)  2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan harga pangan internasional menunjukkan pergerakan yang semakin sulit diprediksi.

 

"Era pangan murah nampaknya telah berakhir. Tingginya harga pangan diproyeksikan masih akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama," ujarnya. 

 

Oleh karenanya penguatan komoditas pangan domestik perlu dilakukan dengan terobosan proses produksi maupun distribusi.

 

Dalam RAPBN 2013, Kementerian Pertanian dianggarkan bakal menerima Rp19 triliun, naik 11,4% dibandingkan dengan RAPBN 2012 sebanyak Rp17,1 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni Rp18,8 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp64,6 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp27, 0 miliar, PLN Rp189,5 miliar, dan HLN sebesar Rp5,8 miliar.

 

Ma’mur menambahkan seluruh target pangan yang telah dicanangkan harus direalisasikan dengan sungguh-sungguh saat ini seperti program surplus beras 10 juta ton dan swasembada pangan lainnya. Anggaran subsidi pangan dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp 17,2 triliun (0,2% terhadap PDB).

 

Jumlah tersebut lebih rendah Rp3,7 triliun jika dibandingkan dengan pagu belanja subsidi pangan dalam APBNP 2012 sebesar Rp20,9 triliun. “Pengembangan infrastruktur pertanian harus diakselerasi agar dapat memudahkan peningkatan produksi dan distribusi hasil pertanian.” (msb)

 

 

 

Sumber