Pinjaman EasyCash

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Tambahan alokasi anggaran Kemhan dalam RAPBN 2013 bertujuan  meningkatkan kemampuan pertahanan militer dan nonmiliter di dalam negeri.

 

Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan, mengatakan pembangunan  kekuatan pertahanan akan dilakukan besar-besaran, mengingat selama lebih  dari 15 tahun  tak pernah membangun kekuatan pertahanan . Sementara kondisi ekonomi di dalam negeri cukup baik.

 

“[Alokasi anggaran besar di 2013 untuk Kemhan] sebetulnya misi itu bagian dari misi 5 tahun , karena itu bagian dari pembangunan  jangka menangah. Misi visi  kita ingin untuk meningkatkan kemampuan pertahanan ,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan saat akan melakukan halal bihalal dengan Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono di Istana Negara, Minggu  (19/8/2012).

 

Purnomo mengatakan anggaran yang tercantum dalam RAPBN 2013 sebesar Rp 77 triliun untuk Kementerian Pertahanan, merupakan pagu indikatif  untuk  belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai.

 

Alokasi anggaran untuk Kemhan, ujrnya, pada 2013 mengalami peningkatan. Pada 2012 anggaran untuk Kemhan sebesar Rp 72 triliun.

 

“Biasanya 50% untuk gaji pegawai. Untuk peralatan kira-kira Rp 40 triliun, tapi ada pemeliharaan dan  perawatan,” kata Purnomo.

 

Pemerintah, ujarnya, mengalokasi anggaran  untuk alat utama sistem senjata (alutsista) selama 5  tahun (2010-2014) sebesar Rp 150 triliun.

 

Alokasi anggaran itu, Rp  50 triliun  untuk industri dalam negeri, Rp35 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan, dan Rp 65 triliun untuk pembelian alutsista.

 

Seperti diketahui  dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2013 pada 16 Agustus 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono   mengatakan terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp20 triliun.

 

Tujuh kementerian dan lembaga  tersebut  adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp77,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp69,1 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp66 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp43,4 triliun,

Kementerian Agama Rp41,7 triliun,  Kementerian Perhubungan Rp31,4 triliun, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp31,2 triliun. (bas)

 

 

 

Sumber