Video: Logistik Mahal-Harga Komoditas Lesu Jadi Beban Bisnis Pelayaran

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Sejumlah organisasi dan perorangan menyatakan menolak keras segala bentuk permintaan maaf dari Presiden atau Pemerintah kepada korban tragedi 1965-1966.

 

"Menolak keras semua bentuk permintaan maaf dari pemerintah/Presiden RI terhadap korban G 30 S pada 1965--1966," kata Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid saat menyampaikan pernyataan bersama dalam deklarasi "Mewaspadai Kebangkitan PKI" di kantor PBNU, Jakarta, Rabu.

 

Mereka juga menolak pembentukan pengadilan ad hoc untuk memproses hukum peristiwa yang oleh Komnas HAM disebut sebagai pelanggaran HAM berat tersebut.

 

Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD, Suryadi, dengan tegas mengatakan PKI adalah pelaku kudeta sehingga tidak selayaknya Komnas HAM memberikan bantuan moral bagi mereka.

 

"PKI adalah pelaku kudeta, buktinya banyak," kata purnawirawan jenderal bintang tiga itu.

 

Sementara itu Wakil Ketua Umum PBNU As`ad Said Ali mengatakan, yang harus didorong adalah rekonsiliasi, bukan permintaan maaf Kepala Negara kepada korban 1965--1966.

 

"Jika SBY meminta maaf akan membuat masalah menjadi tidak selesai," katanya.

 

Menurutnya tentu akan banyak pihak yang tidak terima jika Presiden menyampaikan permintaan maaf tersebut.

 

Ketika pemberontakan PKI di Madiun 1948, banyak kiai NU yang menjadi korban pembunuhan PKI. Namun NU tidak lagi mempermasalahkan hal itu demi kepentingan yang lebih luas.

 

Menurutnya, peristiwa yang terlanjur terjadi di masa lalu, termasuk tragedi 1965-1966, sebaiknya dijadikan pembelajaran bagi bangsa ini untuk membangun masa depan yang lebih baik.

 

Apalagi, kata As`ad, ketika menjabat presiden, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sudah memberikan tempat dan mengembalikan hak-hak keluarga korban keturunan PKI. (Antara/faa)

 

 

 

Sumber