Di Hadapan Prabowo, Putin Mengaku Senang RI Gabung BRICS

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Pengelolaan utang valas swasta yang tidak terkontrol telah menyebabkan kelebihan pasokan dolar AS di Tanah Air. Hal itu menyebabkan perekonomian Indonesia rentan terhadap risiko nilai tukar.

 

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menuturkan, pembiayaan yang bersumber dari luar negeri atau berdenominasi valuta asing selalu menimbulkan risiko nilai tukar karena kelebihan pasokan dolar AS akibat pengelolaan utang perusahaan-perusahaan swasta yang tidak terkontrol dengan baik.

 

"Menurut saya saat ini kita itu over dolar. Seperti di bank-bank BUMN, itu over dolar. Oleh karena itu, supaya orang tidak pinjam, risikonya sudah diingatkan oleh pemerintah. Karena apa, kalau misalkan lima tahun lagi kita tidak melakukan hedging dan lain-lain, itu kan risikonya daya tukar kita bisa jatuh lagi," ungkapnya di kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (26/8/2011).

 

Menurut dia, BUMN memang lebih dapat mengelola utangnya lebih terkontrol. Namun, untuk perusahaan swasta yang tidak tersentuh oleh pengawasan pemerintah yang kesehatan neracanya mengkhawatirkan. "Karena mereka (swasta) banyak di-jor-jorin oleh utang, kan murah-murah sekrang. Tapi risiko nilai tukar itu yang mereka tidak pikirkan. Itu yang menurut saya mengkhawatirkan. Karena dnegan menganut devisa bebas itu tidak terdeteksi sama sekali oleh pemerintah," jelas dia.

 

Aviliani mengatakan saat ini cukup banyak perusahaan swasta yang ekspansi menggunakan dana pinjaman luar negeri via perbankan. Berbeda dengan sejumlah BUMN yang meningkatkan usahanya menggunakan dana hasil penawaran saham perdana ke public (initial public offering), sehingga risiko kursnya tidak besar.

 

"Karena kalau lihat dari data, FDI (foreign direct investment/investasi langsung) sekarang kan naik. Kalau dilihat itu dari mana, nah yang ditakutkan itu sumbernya utang luar negeri," katanya.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengimbau seluruh perusahaan di Indonesia, termasuk BUMN, untuk tidak terlalu bergantung pada pendanaan dari luar negeri. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan risiko negatif terhadap kesehatan nearca perusahaan maupun perekonomian nasional secara umum.

 

"Itu kan bisa menciptakan currency risk, risiko nilai tukar. Oleh karena itu, kalau tidak ada mekanisme (pengelolaan utang) yang baik, tentu kami sarankan tidak dilakukan (penarikan utang valas) karena secara individu membahayakan, secara nasional juga membahayakan," ujar dia.

 

(and)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber