Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

TIMIKA: Penerimaan royalti Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, dari PT Freeport Indonesia mengalami penurunan yang sangat fantastis pada triwulan I dan II tahun 2012.

 

Wakil Bupati Mimika Abdul Muis di Timika mengatakan pada triwulan I tahun 2012, royalti yang diterima Pemkab Mimika sebagai kabupaten penghasil hanya sebesar US$8 juta dari proyeksi sekitar US$50 juta.

 

Royalti yang diterima Pemkab Mimika semakin turun pada triwulan II tahun 2012 yaitu hanya sebesar US$6 juta dari proyeksi sekitar US$50 juta.

 

Jika pada triwulan III tahun 2012, penerimaan royalti dari PT Freeport tetap berkurang, maka Muis memastikan bahwa APBD Mimika 2012 akan mengalami defisit.

 

"Jika PT Freeport tidak bisa menutupi kekurangan pada triwulan I dan II tahun 2012 maka sudah bisa dipastikan APBD tahun ini mengalami defisit. Kami harus melakukan pengetatan-pengetatan pengeluaran untuk meminimalkan defisit anggaran," kata Muis.

 

Ia mengakui selama ini Pemkab Mimika sebagai daerah penghasil tambang sangat mengandalkan bagi hasil pajak, termasuk di dalamnya royalti dari PT Freeport Indonesia untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah.

 

Nilai royalti yang dibayarkan PT Freeport ke Pemerintah Pusat dihitung berdasarkan harga bijih emas, tembaga dan perak di pasaran dunia Sebagai daerah penghasil, selama ini Pemkab Mimika menerima royalti dari PT Freeport berkisar Rp400 miliar hingga Rp500 miliar.

 

"Jika Freeport bisa menutupi kekurangan pada triwulan I dan II maka APBD Mimika 2012 dalam posisi aman. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, agak sulit untuk merealisasikan kekurangan tersebut," ujar Muis.

 

Menurut dia, menurunnya nilai royalti yang dibayarkan PT Freeport kepada pemerintah lantaran terjadi penurunan kadar mineral emas, tembaga dan perak yang diproduksi oleh perusahaan tersebut.

 

Pascaaksi mogok kerja massal karyawan Freeport sejak pertengahan 2011 hingga awal tahun ini, kegiatan produksi PT Freeport sudah kembali normal.

 

Muis mengatakan, untuk menutupi kekurangan anggaran guna membiayai berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD 2012, maka Pemkab Mimika akan memanfaatkan Sisa Hasil Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2011.

 

"Kami masih memiliki Silpa yang bisa dipakai untuk membiayai kegiatan-kegaitan yang sifatnya mendesak," jelas Muis.

 

APBD Mimika 2012 yang ditetapkan oleh DPRD setempat pada bulan Desember 2011 sebesar Rp1,465 triliun.

 

APBD Mimika bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp288,056 miliar, dana perimbangan atau dana transfer (termasuk royalty) ditargetkan sebesar Rp1, 067 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp109,562 miliar. (Antara/arh)

 

 

 

Sumber