Cara menghubungi CS dana cepat

[Parno Pemilik Lapak 0]

BANDUNG: Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta daerah untuk melibatkan peran BKPM dalam proyek infrastruktur untuk mengatasi hambatan investasi.

 

 

Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM Fritz Horas Silalahi mengatakan saat ini terkesan daerah masih jalan masing-masing dalam menjajakan proyek infrastruktur pada investor swasta.

 

 

“Ketemu investor asing satu-dua, kita pikir sudah hebat,” katanya kepada Bisnis dalam acara sosialisasi Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) di Bandung, Rabu petang (8/8/2012).

 

 

Menurut Fritz, dalam KPS daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) harus lebih siap dalam menyusun setiap langkah persiapan sebuah proyek. “Soal KPS ini memang butuh berkali-kali sosialisasi agar timbul pemahaman dari daerah, tapi kalau masih bingung mereka harus ke BKPM sebagai clearing house agent,” katanya.

 

 

Selain mensosialisasikan KPS, katanya, BKPM juga terus membuka diri pada daerah selain sebagai front office tapi juga clearing house agent menjadi tempat bertanya segala hal terkait persoalan investasi.

 

 

ia meyakinkan BKPM bisa membantu mengatasi persoalan-persoalan investasi yang ada di daerah. “Daerah harus tahu fungsi BKPM, kalau kabupaten/kota sebagai PJPK tidak cerita, tentu BKPM tidak akan tahu persoalannya,” ujarnya.

 

 

Fritz menjelaskan BKPM bisa membantu daerah membuka simpul-simpul persoalan investasi dan fasilitator daerah pada sejumlah kementerian yang terkait. “Kita fasilitasi dengan instansi terkait supaya problem itu bisa cepat selesai,” tegasnya.

 

Setiap proyek infrastruktur besar daerah yang hendak ditawarkan ke asing, menurutnya, rata-rata menemui banyak kendala di lapangan terutama soal pembebasan lahan. “Pembebasan lahan rata-rata tidak ada yang mulus, butuh waktu, tapi itu tanggung jawab pemerintah,” katanya.

 

Untuk itu, katanya, daerah harus mendorong proses akuisisi lahan secepat mungkin agar proses kontruksi tinggal mengikuti. Dari data PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), 97% bank enggan mengucurkan kredit pada proyek infrastruktur jika lahan belum mencapai 100%.  (k57/if)

 

 

 

Sumber