Video: Rupiah Masih Lesu - Efek Kebijakan Bea Ekspor ke Saham Emas

[Parno Pemilik Lapak 0]

BANDUNG: Komite Inovasi Nasional (KIN) menginginkan segera terbentuknya sistem inovasi nasional (SIN) untuk mengoptimalkan koordinasi antara akademisi, pemerintah dan industri.

 

Umar Anggara Jenie, Anggota KIN menyatakan semua pihak mulai dari perguruan tinggi yang menghasilkan penelitian, pemerintah yang dapat mengeluarkan regulasi serta bidang industri harus saling bekerjasama.

 

"Semuanya memerlukan sistem inovasi nasional agar tercipta koordinasi dan sinergi," katanya kepada Bisnis usai Talkshow Inovasi Berbasis Nilai Etika dan Budaya Bangsa di Bandung Kamis (9/8/2012).

 

Dia menjelaskan salah satu yang menghambat dalam terbentuknya SIN adalah egosektoral yang semakin tinggi, terutama karena setiap bidang memiliki prioritasnya tersendiri.

 

Di tempat terpisah, Menteri Riset dan Teknologi Indonesia Gusti Muhammad Hatta menyebutkan pihaknya tengah mengupayakan terciptanya kolaborasi antara akademisi-bisnis-pemerintah dan masyarakat.

 

Menurut Gusti, pihaknya selalu berupaya mempertemukan mereka dalam berbagai kegiatan. "Pertemuan juga tidak dapat berakhir begitu saja namun harus ada tindak lanjut. Produk yang dihasilkan peneliti akan langsung ditawarkan ke industri, " katanya.

 

Sementara itu, Arief Rahman, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO menyatakan inovasi harus dikembangkan berbasis kesejahteraan rakyat.

 

Inovasi yang dilakukan sekarang, menurutnya, lebih banyak berorientasi pada keuntungan semata bahkan tidak memiliki batas etika. Untuk itu, manusia Indonesia seakan didorong jadi manusia materialistis dan individual. Selain itu, bangsa ini juga selalu mengagungkan hasil pemikiran orang asing daripada bangsa sendiri. (k60/if)

 

"Ada beberapa hal yang menghambat inovasi di Indonesia, contohnya seorang guru dalam mendidik hanya melakukan tugas secara fungsional tidak kontekstual." ujarnya (k60/if))

 

 

 

Sumber