Sinergi Kementan-TNI Salurkan 10 Ton Bahan Pangan ke Bener Meriah Aceh

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan pelaksanaan pilkada secara serentak sebelum atau sesudah Pilpres 2014 tidak akan mengurangi masa jabatan kepala daerah.

 

Pemerintah berencana menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak bagi daerah yang akan menggelar pemilihan bupati/walikota/gubernur bersamaan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden pada 2014 mendatang. Pelaksanaan pilkada yang jatuh tempo pada 2014 itu rencananya dimajukan ke 2013 atau dimundurkan ke 2015. 

 

“Kalau nanti dimajukan, jabatannya tetap 5 tahun. Pemilihannya saja yang dimajukan, pelantikannya tetap sesuai jadwal sehingga masa jabatan tetap 5 tahun, karena sesuai aturan tidak boleh mengurangi masa jabatan,” katanya di Istana Presiden hari ini, Rabu (8/8/2012).

 

Data kemendagri menyebutkan pengunduran pelaksanaan Pemilukada ini berlaku bagi 43 daerah. Rinciannya, tingkat propinsi dua daerah yakni di Propinsi Lampung yang habis masa jabatannya pada 6 Februari 2014 dan Propinsi Jawa Timur yang habis masa jabatannya pada tanggal 2 Desember 2014. Adapun tingkat kabupaten berjumlah 43 daerah dan kota 9 daerah. 

 

Ada dua opsi yang berkembang, dimajukan ke 2013 atau diundur ke tahun berikutnya. Gamawan mengatakan bisa saja kedua opsi itu dilakukan.

 

“jadi ada dua putaran. Ada yang dimajukan dan dimundurkan,” katanya

 

Gamawan mengatakan jika diundur menjadi 2015, maka jabatan kepala daerah akan dipimpin olehpejabat sementara. Aturan pejabat sementara pengganti kepala daerah ini sudah diatr dalam peraturan pemerintah, baik persyaratan maupun penetapannya.

 

Kemendagri mengusulkan penundaan pilkada yang bersamaan dengan pemilu pegislatif dan pemililihan presiden agar tidak menganggu. (sut)

 

 

 

Sumber