Tren Outbound Modern untuk Tim Produktif ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Garam.

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah didesak untuk lebih fokus dan menjadikan persoalan pergaraman nasional sebagai prioritas masalah untuk dibenahi. Hal ini terkait masih diimpornya garam asal Indonesia.Anggota FPKB di Komisi IV DPR RI Mirati Dewaningsih Tuasikal mengatakan bila pergaraman Indonesia saat ini masih menjadi persoalan klasik yang hampir tak berujung. Garam, bahkan menjadi komoditas impor yang menggiurkan, menguntungkan sekelompok kecil orang dan menyengsarakan banyak pihak.

 

"Komoditas ini memang kerap dianggap sepele, namun nyatanya adalah sebuah komoditas yang sampai saat ini masih bergantung pada produksi luar negeri. Artinya komoditas ini harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujar Mirati, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (8/8/2012).

 

Menurut Mirati, kebutuhan dalam negeri yang berkisar pada angka tiga juta ton per tahun, ternyata hanya mampu diproduksi di dalam negeri pada angka 1,3 juta ton. Sehingga 1,7 ton garam yang beredar dipasaran selama ini adalah garam impor.

 

"Ini tentu menjadi ironi, sebab pertanyaannya mengapa kita tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri sendiri. Padahal kita adalah negara maritim dengan sumber daya alam yang cukup melimpah dan berpotensi besar untuk menjadi pengekspor, bukan malah sebaliknya malah menjadi pengimpor garam," ujarnya.

 

Dia menambahkan, bahkan Pulau Madura yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi garam nasional pun tak luput dari ancaman garam impor. Menyedihkan bahwa potensi kelautan yang dimiliki, terutama untuk memproduksi garam tidak menjadi perhatian yang serius pemerintah.

 

"Saya kira bangsa kita tidak kekurangan tenaga ahli atau pakar terutama soal garam, artinya sebenarnya kita mampu memproduksi garam untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar internasional, bila saja ada political will yang kuat dari pemerintah untuk memberdayakan petani garam rakyat yang tersebar dalam sentra-sentra produksi yang ada," tegas Mirati.

 

Mirati juga berharap di titik ini pemerintah khususnya kementerian terkait bisa lebih fokus dan menjadikan pergaraman sebegai prioritas demi terangkatnya para petani garam di seluruh Indonesia, menjadi lebih sejahtera, serta mampu melepaskan diri cengkeraman dari ketergantungan garam impor selama ini.

 

Menurut Mirati, memang dalam catatan pemerintah perhitungan stok garam yang pada Desember 2011 lalu hanya 306 ribu ton. Jumlah ini dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi sampai musim panen garam tiba di 2012 ini.

 

"Namun yang lebih penting adalah pemerintah harus tetap berupaya meningkatkan produksi garam nasional. Beberapa langkah penting mesti dikakukan salah satunya yakni melalui pemberdayaan petani garam", tegasnya

 

Menurut Mirati salah satu komponen penting dalam upaya pemberdayaan petani adalah melalui pelatihan secara kontinyu kepada petani yang dapat meliputi; persiapan dan penataan lahan dalam rangka peningkatan produksi garam, perbaikan proses penggaraman dan potensi penggunaan teknologi lain untuk penggaraman dan tata niaga garam.

 

Mirati berharap dengan adanya pemberdayaan melalui pelatihan, selain jumlah populasi petani garam bisa ditingkatkan, mereka jauh lebih produktif, sebab, pelatihan dengan sendirinya dapat meningkatkan pengetahuan dalam pembuatan garam yang baik dan berkualitas.

 

"Saya kira dengan pemberdayaan pertani garam, khususnya melalui pelatihan, secara bertahap akan secara signifikan meningkatkan produktivitas produksi garam nasional", pungkas anggota komisi VI ini. (ade)

 

 

 

Sumber