IHSG Diproyeksi Lesu Hari Ini

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Sekitar 243  orang telah menandatangani petisi untuk mendesak Mabes Polri menyerahkan kasus dugaan simulator kemudi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan lokalisasi kasus tersebut serta tak adanya independensi dari kepolisian.

 

Petisi itu didukung oleh Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Polri yang terdiri dari para individu maupun lembaga-lembaga pemantau dugaan korupsi. Koordinator ICW Danang Widoyoko mengatakan sikap kepolisian yang ikut menangani kasus dugaan korupsi tersebut menimbulkan pertanyaan besar bagi publik. Jumlah 243 penandatangan itu terkumpul pada pukul 10.54 WIB.

 

"Patut dicurigai sebagai bagian dari upaya melokalisir kasus korupsi dengan cara membajak tersangka," kata Danang dalam pernyataan petisi tersebut pada Selasa (7/08/2012). "Berada dalam posisi ini KPK tentu harus tegas. Mereka tidak boleh kompromi dalam memeriksa alat bukti yang sudah disita."

 

Diketahui, KPK telah menetapkan Irjen Pol. Djoko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Di sisi lain, Mabes Polri juga mengatakan pihaknya tengah melakukan penyidikan kasus serupa, namun tak menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka.

 

Sejumlah penandatangan petisi itu juga memberikan komentarnya terhadap sikap Polri dalam penanganan kasus dugaan korupsi simulator kemudi tersebut. Eddy Priston misalnya mengatakan, "Sudah jelas KPK lebih berhak sesuai dengan UU bukan MOU !!! lulusan mana yang mengatakan MOU lebih tinggi dari UU??"

 

Ircham Fandhy mengatakan Polri harus legowo karena KPK adalah institusi yang tepat dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi seperti itu. Sedangkan Andri Wisnu mengatakan dirinya mencintai keberadaan polisi, oleh karena itu dia menandatangani petisi itu agar kepolisian kembali harum di masyarakat. "Kembalikan kasus dugaan korupsi Driving Simulator ke tangan KPK. Hidup Polri!!!!." katanya.

 

Lainnya, Prianggito Sulistiono yang  mengatakan dirinya memiliki kepercayaan yang amat rendah terhadap polisi. Sedangkan Andri Sulistyani mengatakan polisi tidak bisa memperbaiki kesalahannya sendiri ketika hanya bergantung penyidikan internal.  "Kata falsafah Jawa, ora ana wong sing iso nyawang githoke dhewe. Tidak ada orang yang bisa melihat punggungnya sendiri," kata Andri. (faa)

 

 

 

Sumber