Mau Dikenakan Pajak Rp129 T, Taipan Ini Kasih Respons Tak Terduga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: National Maritime Institute (Namarin) menilai tidak ada alasan bagi Kementerian Perhubungan untuk tidak secepatnya memberikan perjanjian konsesi atas pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Tanjung Priok.

 

Direktur Eksekutif Namarin Siswanto Rusdi mengatakan sikap Kemenhub bertentangan dengan berbagai pernyataan yang sering dilontarkan oleh instansi tersebut yang menyatakan jika terminal Kalibaru tidak segera dibangun, Pelabuhan Tanjung Priok akan mengalami stagnasi yang parah sehingga perekonomian nasional dapat terganggu.

 

 

“Soal konsesi harus secepatnya diberikan kepada Pelindo II. Jangan mencari alasan studi belum selesai maupun Pelindo II yang membuat konsep pembangunan tidak sesuai RIP. Jangan mencari-cari alasan, apalagi Pelindo II sudah menunjuk pemenang tender konstruksi, harus cepat dikerjakan,” kata Siswanto kepada Bisnis, Senin (6/8/2012).

 

Siswanto menyatakan pembangunan terminal peti kemas Kalibaru dapat diselamatkan dan kembali dapat berjalan sesuai jadwal asalkan kedua pihak yakni PT Pelindo II dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan duduk bersama untuk mencari penyelesaian.

 

“Keduanya, Ditjen Perhubungan Laut dan Pelindo II harus duduk bersama, selesaikan apa yang harus dibahas, jangan sampai pembangunan Kalibaru ini tersandera, harus ingat kebutuhan negara,” kata Siswanto.

 

Soal masa konsesi 99 tahun yang diajukan Pelindo II, menurut Siswanto itu wajar karena seluruh dana investasi sekitar Rp23 triliun berasal dari Pelindo, negara tidak mengeluarkan dana sedikitpun.

 

“Kok pemerintah repot-repot mikir soal lamanya konsesi ini, di apartemen saja, investor asing bisa mendapat konsesi 99 tahun. Nah, ini Pelindo II, perusahaan BUMN, kok malah ribet mikir diberi waktu konsesinya dinilai kepanjangan,” ucap Siswanto.

 

irjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Leon Muhamad mengatakan perjanjian konsesi pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Tanjung Priok belum dapat diberikan karenaPT Pelindo II membuat konsep tidak sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan.(msb)

 

 

 

Sumber