BNI Siapkan Rp 23,97 T Uang Tunai Jelang Lebaran 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

jakarta: Dampak kenaikan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan (PSDH) Maret lalu berbuntut panjang. Harga patokan kayu bulat yang sempat membumbung tinggi telah menimbulkan stagnasi pembayaran supplisi penggantian nilai tegakan (PNT) atas produksi kayu.

 

Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12.M-Dag/PER/3/2012 pada 6 Maret lalu membuat sejumlah pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK) kesulitan melunasi iuran PNT untuk hasil produksi kayu bulat. Pasalnya, beban pungutan terkonsentrasi penuh untuk PSDH.

 

Harga kayu bulat kelompok meranti untuk wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku sempat ditetapkan sebesar Rp 1.270.000 per meter kubik, jauh melambung ketimbang harga patokan kayu pada periode sebelumnya sebesar Rp 600.000 per m3.

 

Perhitungan kenaikan harga patokan lebih gila lagi terjadi untuk pertimbangan harga jual rata-rata pada kayu hutan tanaman. Kayu akasia, misalnya, harga patokan ditetapkan sebesar Rp 792.000 per ton atau naik hingga 18 kali lipat dibandingkan dengan harga patokan kayu lama senilai Rp40.000 per ton. Sementara harga patokan kayu sengon naik dramatis hingga 34 kali lipat dari Rp 30.000 per ton menjadi  Rp 1.069.000 per ton.

 

Melesatnya harga patokan kayu itu sangat memukul daya saing bisnis pengusahaan hutan dan industri berbasis kayu secara keseluruhan. Pasalnya, kenaikan tersebut berdampak pada besaran pembayaran PSDH sebesar 10% untuk kayu dari hutan alam dan 5% untuk kayu dari hutan tanaman.

 

Apalagi, selain membayar PSDH, pemegang IPK tetap diwajibkan membayar iuran penggantian nilai tegakan dan dana reboisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Volume kayu untuk perhitungan ganti nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP).

 

Diterapkannya ketentuan tentang ganti rugi tegakan bukan tiba-tiba. Berawal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga prinsip bahwa kayu di kawasan hutan negara adalah milik negara, Kemenhut kemudian merancang ketentuan tentang ganti rugi tegakan sejak tiga tahun lalu.

 

Pungutan ganti nilai tegakan telah diatur dalam Permenhut No. P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman. Ketentuan tersebut kemudian direvisi terkahir dengan Permenhut No. 14/Menhut-II/2011 tetang Izin Pemanfaatan Kayu.

 

Terbitnya ketentuan tersebut juga dilatarbelakangi dengan adanya ketidakpatutan secara etika pada izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan konversi untuk perkebunan di masa lalu. Banyak perusahaan bermodus mengajukan izin HTI atau pelepasan hutan untuk kebun, namun tak pernah benar-benar merealisasikan izin yang sudah diberikan pemerintah.

 

Apalagi, sejumlah perusahaan abal-abal memperoleh kayu gratis pada proses land clearing bermodal izin pemanfaatan kayu. Tak berlebihan juga menyebut kayu IPK sebagai kayu gratis. Pasalnya, kayu tersebut diperoleh hanya dengan membayar dana reboisasi. Hasil kayu land clearing dan pembukaan perkebunan menyimpan potensi nilai Rupiah yang menggiurkan.(msb)

 

 

 

Sumber