Bakti BCA dan Nicholas Saputra Dukung Penenun Warna Alam Tanah Marapu

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Ketua DPR Marzuki Alie meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mabes Polri duduk bersama dalam penanganan kasus dugaan korupsi simulator uji mengemudi seiring dengan kian memanasnya hubungan kedua lembaga itu.

 

“[Polri dan KPK] Harus duduk bersama selesaikan masalah dalam misi yang sama memberantas korupsi,” ujarnya dalam pesan singkat kepada Bisnis, hari ini (5/8/2012).

 

Menurutnya, apabila ada semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi, kedua lembaga tersebut bisa saling berkoordinasi untuk melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan.

 

Hubungan KPK dengan Mabes Polri kian memanas setelah lembaga antirasuah itu melakukan penggeledahan kantor Korlantas Mabes Polri di Cawang, Jakarta Timur, akhir pekan lalu (31/7) yang disertai penetapan mantan Kepala Korlantas Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka.

 

Selanjutnya, polisi menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, yakni BS, DP, LP, SB dan TR pada 1 Agustus 2012, meskipun baru diumumkan pada 3 Agustus 2012. Sore harinya, KPK mengumumkan tiga tersangka yang sama.

 

Perseteruan terus berlanjut dengan penahanan sejumlah tersangka itu oleh Bareskrim Mabes Polri akhir pekan ini (04/08). Penangkapan ini bakal menyulitkan KPK dalam melakukan pemeriksaan sejumlah tersangka.

 

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menduga Presiden SBY melakukan manajemen konflik terkait kasus dugaan korupsi simulator uji mengemudi itu. Menurutnya, hal itu terlihat

dari presiden tak tegas membantu menyelesaikan masalah.

 

 

"Jika Polri dan KPK dibiarkan dalam sengketa kewenangan, Presiden bisa dianggap menerapkan manajemen konflik," ujarnya dalam keterangan tertulis.

 

 

Dia berpendapat dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, SBY pada akhirnya harus mengambil posisi yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara Polri dan KPK.(msb)

 

 

 

 

 

 

Sumber