Harga rumput lapangan sepak bola cirebon terbaik wa 085860869389

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pelaku jasa konstruksi mendesak pemerintah untuk segera menetapkan standar baku proses pengadaan barang dan jasa konstruksi mengakibatkan standar lelang kerap berubah dalam masa persiapan proyek.

 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji) Effendi Sianipar mengatakan tidak adanya standar baku itu juga menyebabkan aturan pelaksanaan lelang tidak pernah sama di tiap-tiap daerah.

 

Padahal, katanya, seharusnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa  pemerintah harus seragam, sehingga penerapannya lebih mudah dan cepat, serta tidak, menimbulkan potensi kecurangan.

 

"Seringkali, proyek pelaksanaan gedung pemerintah di beberapa daerah dengan spesifikasi yang sama, tetapi syarat kualifikasi subbidangnya berbeda. Ini tentu saja bisa muncul persekongkolan antara pemilik proyek dan pelaku usaha," ujarnya di Jakarta akhir pekan (5/8/2012).

 

Dia mengatakan seharusnya kualifikasi subbidang ditetapkan standarnya secara baku, agar diketahui secara pasti kebutuhannya oleh calon kontraktor. Sehingga, mereka bisa mempersiapkan pemenuhan kebutuhan itu.

 

Effendi menilai selama ini kebanyakan proyek konstruksi nasional dikuasai oleh pasar BUMN, sehingga hampir semua proyek baik kecil dan besar digarap oleh kontraktor BUMN.

 

Karena itu, pemerintah diharapkan memberikan kesempatan usaha bagi kontraktor swasta, termasuk kontraktor kecil untuk masuk dalam proyek nasional, paling tidak yang tingkat kebutuhan finansialnya tidak terlalu besar.

 

"Seharusnya,BUMN lebih prioritas masuk dalam proyek strategis saja, yang biayanya besar, sedangkan untuk proyek kecil diberikan kesempatanpada swasta. Sehingga peluang berusaha kita sama," tegasnya.(msb)

 

 

 

Sumber