Dukung Pemulihan, Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Aceh Tamiang

[Parno Pemilik Lapak 0]

SURABAYA: Baru delapan dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai akses keterbukaan informasi publik yang baik kepada masyarakat.

         

 

Didiek Prasetijono, Komisioner Keterbukaan Informasi (KI) Provinsi Jatim, mengatakan delapan kota/kabupaten yang memberikan akses keterbukaan informasi publik secara cukup baik, cepat, dan relatif terbuka tersebut di antaranya Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, dan Blitar.

         

 

“Sementara mayoritas kota maupun kabupaten di Jatim lainnya belum sepenuhnya memberikan akses keterbukaan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya dalam Pelatihan Paralegal Jurnalis Hukum Pers-Keterbukaan Informasi-Ketenagakerjaan di Hotel Sahid Surabaya, Minggu (5/8/2012).

         

 

Akses keterbukaan informasi tersebut, ujar dia, diantaranya meliputi titik-titik reklame yang ada di kota/kabupaten, rencana tata ruang wilayah (RTRW),  pelaksanaan tender yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda), pengumuman lelang, penggunaan anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yakni pertamax, hingga biaya ongkos naik haji (ONH).

         

 

“Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi publik terkait keberadaan titik reklame yang memberikan income berupa pendapatan asli daerah (PAD) untuk pemerintah daerah.”

         

 

Namun, dalam praktiknya, ujar dia, kerapkali aparat pemerintahan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kerap menghalangi-halangi masyarakat dalam mendapatkan akses informasi terkait titik-titik reklame tersebut karena alasan tertentu seperti faktor kerahasiaan maupun lainnya.

         

 

Didiek mencontohkan permasalahan reklame yang sering mengemuka tersebut tidak hanya terjadi di kota besar seperti Surabaya maupun Sidoarjo. Namun kota kecil seperti Kota Batu juga tidak luput dari permasalahan reklame. Dan selama ini masyarakat cukup kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait reklame tersebut. 

         

 

Sementara informasi publik yang tidak bisa diakses karena sudah diatur dalam undang-undang (UU) dan masuk kategori lex spesialis, lanjut dia, di antaranya data perbankan.

         

 

“Pada intinya, pejabat publik tidak bisa menghindar kewajibannya mengarsipkan setiap dokumen penting sesuai dengan UU. No14/2008 tentang KIP.”

         

 

Karena itu, kata Didiek, setiap orang berhak mendapatkan, melihat/mengetahui, salinan tentang informasi publik. Dan pemohon permintaan informasi tersebut bisa dilakukan oleh tiga pihak pemohon yang meliputi  perseorangan, kelompok contohnya  korban lapindo, serta badan hukum.

         

 

Empat jenis informasi publik yang bisa diakses tersebut meliputi informasi terbuka setiap saat, diumumkan berkala dalam hal ini laporan keuangan, serta merta yakni pengumuman bencana alam, hama wereng, dan lainnya, serta informasi yang dikecualikan.

         

 

“Masyarakat bisa mengajukan surat keberatan dan KI siap menjadi mediator jika kesulitan mendapatkan akses informasi dari badan publik,” jelasnya. (bas)

 

 

 

Sumber