Prabowo Teken PP Pengupahan, Tetapkan Formula Baru Kenaikan Upah 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

KAIRO: Kementerian Luar Negeri Mesir pada Sabtu mengutuk serangan terhadap suku kecil Muslim di Myanmar dan mengatakan utusannya di negara berpenduduk sebagian besar Buddha itu melihat kerusakan luas akibat bentrok aliran tersebut.

 

Pernyataan kementerian itu dikeluarkan sehari setelah pengunjukrasa di Kairo membakar bendera Myanmar.

 

Juru bicara kementerian itu Amr Rushdi mengutuk aksi kekerasan terhadap warga Muslim di Myanmar, kata pernyataan itu.

 

Utusan Mesir di Myanmar menyaksikan "satu kerusakan luas yang menimpa masing-masing masyarakat itu, dan jelas daerah-daerah Muslim lebih banyak jadi sasaran aksi kekerasan dan kehancuran." Rushdi mengatakan ia memahami betapa marahya rakyat Mesir atas serangan-serangan terhadap warga Muslim itu, tetapi mengatakan Mesir berjanji akan melindungi misi-misi asing dan menyeru masyarakat tenang dan meberikan kesempatan pada diplomasi.

 

Para pemrotes menyerbu kedubes-kedues Israel dan Suriah di Kairo tahun lalu.

 

Partai Kemerdekan dan Keadilan, yang mengajukan Presiden Mohammed Moursi dalam pemihan presiden Juni, mendesak kementerian luar negeri melakukan tindakan-tindakan nyata untuk menghentikan apa yang disebutnya pembersihan etnik minoritas Rohingya Muslim di Myanmar.

 

Kekerasan yang meletus Juni di negara bagian Rakhine antara warga Buddha dan Rohigya menewaskan 80 orag dari kedua pihak , kata data resmi.

 

Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang berpangkalan di New York mengatakan angka itu tampaknya "ditaksi terlalu rendah," dan menuduh pasukan menembaki warga Muslim dan melakukan perkosaan.

 

Ratusan pria Rohingya dan anak laki-laki ditahan dan tetap berada dalam tahanan di daerah barat negara yang dulu bernama Burma itu, katanya dalam satu laporan pekan ini.

 

Pemerintah Myanmar memperkirakan 800.000 warga Rohingya tinggal di negara itu sebagai warga asing, sementara banyak warga menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dan meganggap mereka musuh.

 

Presiden Thein Sein Juli mengemukakan kepada PBB bahwa kamp-kamp pengungsi atau deportasi adalah solusi bagi Rohingya. (Antara/AFP/arh)

 

 

 

Sumber