Video: Antrian Perawatan Pesawat Capai 5 Tahun, Bisnis MRO Laris Manis

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan ada dua masalah utama dalam PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang sedang ditangani secara serius oleh Kementerian Keuangan. 

 

Pertama adalah masalah keuangan di internal perusahaan itu sendiri, kedua adalah bagaimana melunasi segala kewajiban Indonesia pasca keluarnya Jepang dari perusahaan itu pada 2013. 

 

“Inalum masih ada dua masalah. Pertama, kelangsungan Inalum itu sendiri. Ada tugas-tugas Inalum, kewajiban terhadap beberapa kabupaten di sekelilingnya. Keuangan Inalum tidak dimungkinkan membayarnya, Kemenkeu sedang membereskan dengan semacam dana talangan,” ujarnya  hari ini, Jumat (3/8/2012). 

 

Rudi mengaku tidak tahu persis berapa alokasi dana talangan tersebut. Yang jelas, dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban Inalum dalam membayar gaji karyawan agar tidak terjadi PHK, membayar beasiswa-beasiswa yang sudah disalurkan, serta kewajiban CSR lainnya kepada penduduk sekitar. 

 

“[Kedua] Dalam rangka 2013 kontraknya Inalum sama Jepang habis, Jepang menghendaki perpanjangan dan Jepang kembali tanamkan investasi. Tapi pihak pemerintah Indonesia belum mau itu, malah berkeinginan sudah diputus saja kontraknya, tapi segala kewajiban dengan Jepang sedang disiapkan oleh Kemenkeu,” jelas Rudi. 

 

Pagi ini (3/8) digelar rapat koordinasi tentang Inalum yang dihadiri oleh Rudi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis, dipimpin oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa. 

 

“Hasil rapat tadi dibuatlah tim, ketuanya Pak Hidayat [Menperin]. Yang jelas, yang ambil alih Inalum nanti bisa siapa saja, yang penting perusahaan dalam negeri, harus bisa sebelum 2013,” ujarnya. 

 

Seperti diketahui, pemerintah diketahui akan mengambilalih Inalum dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp7 triliun pada 2013. Menurut MS Hidayat, Indonesia sedang memperjuangkan untuk bisa mengambilalih 100% saham Inalum dengan membeli sisa saham 59%, yang sebelumnya Indonesia telah memiliki 41%. 

 

Saat ini pemerintah sedang melakukan perundingan tidak resmi untuk menyamakan angka pembelian, membahas legalisasi, mau pun buruh. Perundingan resmi akan dimulai pada Agustus atau September 2012. Ada pun perundingan dan pembayaran atas saham Inalum harus sudah selesai pada akhir Oktober 2012, mengingat Oktober 2013 adalah masa jatuh tempo. (sut)

 

 

 

Sumber