Rugikan Rp666 T, Pengusaha Kripto Do Kwon Divonis 15 Tahun Penjara

[Parno Pemilik Lapak 0]

BANJARNEGARA: Sekretaris Daerah Banjarnegara Fahrudin Slamet Susiadi mengakui kebijakan pembatasan BBM berupa pengalihan konsumsi premium ke pertamax sulit diterapkan terhadap kendaraan dinas di pelosok yang jauh dari SPBU.

 

"Namun harus bagaimana lagi, kita harus mengikuti kebijakan pemerintah sesuai Peraturan Menteri ESDM yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah," katanya di Banjarnegara, Jumat (03/08).

 

Menurut dia, daerah sebenarnya berharap adanya dispensasi untuk wilayah-wilayah pelosok yang belum terjangkau oleh SPBU yang melayani penjualan pertamax.

 

Ia mengatakan, kondisi di daerah tidak sama seperti di perkotaan khususnya Jakarta yang terdapat SPBU yang menyediakan pertamax.

 

Dalam hal ini, dia mencontohkan wilayah di pegunungan utara Banjarnegara hanya terdapat dua SPBU, yakni SPBU Karangkobar dan SPBU Dieng namun keduanya belum melayani penjualan pertamax.

 

"Daerah tidak bisa membuat kebijakan sendiri, misalnya mempersilakan penggunaan premium di daerah-daerah yang sulit. Namun kalau kemudian Pertamina tidak mau memberi (premium), bagaimana? Permasalahannya, Pertamina lebih tunduk kepada Kementerian ESDM daripada daerah," katanya.

 

Disinggung mengenai alokasi anggaran untuk konsumsi BBM kendaraan dinas, Fahrudin mengatakan, hal itu masih dihitung oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

 

"Masih kita hitung, artinya kebijakannya seperti apa? Apakah diizinkan atau tidak, kalau kita menambah anggaran (BBM) karena terkait efiesiensi. Kalau efisiensi, artinya tidak boleh menambah anggaran (untuk BBM)," katanya.

 

Jika boleh menambah anggaran, kata dia, hal itu hanya dilakukan dengan memindah pos anggaran lainnya.

 

Secara terpisah, anggota Komisi B DPRD Banjarnegara Bambang PS mengusulkan adanya toleransi bagi wilayah yang belum terlayani oleh SPBU penyedia BBM nonsubsidi jenis pertamax.

 

Menurut dia, kendaraan dinas dari wilayah tersebut harus ke kota untuk sekadar mendapatkan pertamax. Padahal, kata dia, perjalanannya cukup jauh dan menyita waktu maupun menambah biaya.

 

"Saya khawatir, yang terjadi bukan penghematan melainkan penambahan biaya, sebab perjalanan dari desa di wilayah pegunungan menuju kota membutuhkan biaya bahan bakar tidak sedikit," katanya.

 

Sementara itu, Kepala Puskesmas Susukan II Nurudin mengatakan, hingga saat ini anggaran BBM untuk ambulans masih mengacu pada premium sehingga akan cepat habis sebelum waktunya jika terjadi kegawatdaruratan karena harga pertamax dua kali lipat dari premium.

 

"Kami juga tidak mungkin menolak permintaan bantuan kemanusiaan," katanya.

 

Data yang dihimpun, dua SPBU di pegunungan utara Banjarnegara, yakni SPBU Karangkobar melayani Kecamatan Karangkobar, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening, sebagian Kecamatan Pejawaran, dan sebagian Kecamatan Batur.

 

Sedangkan SPBU Dieng melayani sebagian Kecamatan Batur, sebagian Kecamatan Pejawaran, dan sebagian Kecamatan Kejajar (Kabupaten Wonosobo).

 

Hingga saat ini, SPBU yang menyediakan pertamax baru terdapat di Kota Banjarnegara dan Wonosobo serta wilayah-wilayah di dua kabupaten tersebut yang berada di sepanjang jalur poros tengah Jateng penghubung Banyumas dan Secang. (Antara/Bsi)

 

 

 

Sumber