2.595,36 Ha Kebun Sawit Binaan PTPN Raih Sertifikat RSPO

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah dinilai harus menata ulang paradigma tata niaga barang kebutuhan pokok di dalam negeri maupun impor. Adapun impor saat ini telah menjadi strategi utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga."Paradigma ketergantungan akan impor menjadi tren kebijakan, sekalipun dengan kebijakan men-nol-kan bea masuk impor. Penyelesaian ini hanya jangka pendek yang sama sekali tidak akan dinikmati petani kedelai dan pengrajin tempe dan tahu," tukas Ketua FPKB DPR RI Marwan Ja'far, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (1/8/2012).

 

Dia mencontohkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kebutuhan domestik terhadap kedelai cukup tinggi antara 2,5 juta-3 juta ton per tahun. Sedangkan pasokan yang dapat disediakan dalam negeri yang dihasilkan hanya mencapai 700-800 ribu ton.

 

Dengan demikian, lebih dari 75 persen kebutuhan kedelai nasional dipasok impor. Menurutnya, di masa yang akan datang, sebagai upaya untuk menuju swasembada pangan 2014 harus ditunjang dengan pembangaunan infrastruktur pertanian besar-besaran dan anggaran yang cukup.

 

"Sebagai informasi saja, saat ini anggaran untuk pengembangan tanaman pangan kedelai APBN 2012 mencapai Rp144 miliar," ungkapnya.

 

Dirinya pun sangat prihatin dengan jeritan pengrajin tahu dan tempe akibat langkanya bahan dasar pangan kedelai dipasaran jika dapat ditemukan harganya sudah sangat tinggi.

 

Lanjutnya, di pasaran, kedelai lokal harganya merangkak naik hampir sama dengan impor. Hal ini, menurutnya, dapat ditemukan dengan harga yang sangat tinggi yakni Rp8.000 per kg yang sebenarnya saat normal harga cuma Rp5.000 per kg.

 

"Pemerintah harus segera turun tangan menurunkan harga kedelai, karena dapat mengancam para pembuat tahu atau tempe gulung tikar," tuturnya. (ade)

 

 

 

Sumber