BNI Mantapkan Transformasi dan Tata Kelola Hadapi 2026

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Koran SI)

 

 

 

MEDAN - 10 ribu nelayan di Medan terancam tak melaut karena kehabisan solar bersubsidi dari Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN) maupun dari Agen Premium Minyak Solar (APMS) di sekitar wilayah sandar nelayan. Nelayan hanya bisa mendapatkan solar dari pengecer tak resmi, dengan harga yang tentunya di atas harga ketetapan pemerintah.Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Medan Zulfahri Siagian mengatakan, krisis solar ini telah terjadi hampir tiga bulan terakhir, serta berujung pada ketidakmampuan melaut para nelayan, sehingga berujung pada kurangnya pasokan ikan di Medan maupun wilyah sekitarnya.

 

"Pemerintah harus membantu mengatasi kelangkaan solar bersubsidi ini. Hilangnya solar dari pasaran nelayan di wilayah Belawan dan Medan tentunya menjadi menjadi tanggungjawab pemerintah. Jika memang kuotanya habis, kenapa pemerintah salah hitung kuota. Kehidupan nelayan bukan makin makmur, bukan pula bertambah signifikan. Sedangkan jika masalahnya di distribusi, tentunya Pertamina yang harus bertanggungjawab, dan itu kan bagian dari pemerintah juga," katanya kepada Okezone, Selasa (31/7/2012).

 

Zulfahri menambahkan, dari pengamatannya, hilangnya solar dari SPDN dan APMS disinyalir karena belum adanya pasokan dari Pertamina. Namun, belum diketahui apakah memang belum ada pasokan atau kendala distribusi. Kondisi ini, lanjutnya, sering terjadi. Padahal dari catatan HSNI, kuota yang secara reguler dikirimkan saja belum mencukupi kebutuhan melaut nelayan.

 

"Banyak SPDN dan APMS yang tutup, pengakuannya belum mendapat pasokan dari Pertamina. Kita cukup gerah dengan kondisi ini. Kita perkirakan untuk kebutuhan nelayan di sekitar kawasan Belawan dan Medan Utara pertamina hanya memasok 4.000 kiloliter (kl) solar sebulannya. Padahal setidaknya harusnya ada 5.000 kl per bulan. Kalau harga harusnya kan Rp4.500 seperti ketetapan pemerintah. Tapi karena kosong di SPDN dan APMS, kita harus keluar uang sampai Rp6 ribu," jelasnya.

 

Zulfahri meminta pada Pertamina untuk menertibkan perilaku curang swasta mitra binaannya. Karena sedikit banyak, spekulasi yang dilakukan mitra binaan tersebut cukup berperan dalam kelangkaan solar tersebut.

 

"BPH Migas harus menghitung kembali pasokan solar ke nelayan. Di samping itu, bersama Pertamina BPH Migas juga harus menertibkan swasta mitra Pertamina yang telah berspekulasi dan ikut menyebabkan krisis solar ini semakin parah. Karena jika tidak dilakukan, artinya pemerintah telah membiarkan nelayan yang kini telah cukup sulit melaut akibat ombak yang tinggi, makin terpuruk karena tak memiliki bahan bakar untuk melaut," tutupnya. (ade)

 

 

 

Sumber