Video: IHSG dan Rupiah Masuk Zona Merah hingga Keputusan BI Rate Dinanti

[Parno Pemilik Lapak 0]

Istilah tinggal landas adalah peninggalan Pak ­Har­­­­­­to pada era keemasan Orde Baru. Kini, dengan istilah yang berbeda, pemerintahan di ba­­­wah ke­­­pemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudho­­­­­yono hen­­dak memacu upaya untuk mendo­­­rong per­­­ce­­­pat­an pembangunan, melalui strategi in­­­dustrialisasi.

 

Setidaknya, itulah benang merah pesan Presiden Yudhoyono atau SBY dalam penyampaian hasil sidang kabinet terbatas di Kementerian Perindustrian pada Jumat (27/7).

 

Pemerintah, menurut Kepala Negara, akan mema­­cu perkembangan sektor riil dengan meningkatkan? kinerja industri manufaktur. Selain manufaktur, in­­­dustri pengolahan sumber?daya alam juga akan men­­dapatkan fokus perhatian yang lebih besar.

 

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat mempertegas strategi tersebut ke dalam tiga fokus. Per­­tama, penghiliran industri berbasis agro, minyak dan gas, serta bahan tambang mineral. Kedua, pe­­ningkatan daya saing industri existing. Ketiga, pe­­­ngembangan industri kecil dan menengah.

 

Tiga fokus utama tersebut, mau tidak mau, me­­­nyentuh sebagian besar portofolio bisnis yang saat ini sudah ada, dan karena itu butuh langkah be­­­sar dan keputusan-keputusan besar.

 

Indonesia memang harus bergerak maju menjadi negara industri, yang ditopang sektor manufaktur yang ku­­­at, dilandasi pengelolaan sumber daya alam yang bernilai tambah, dan melibatkan banyak pelaku bisnis kecil dan me­­­nengah.

Dengan kata lain, ini adalah upaya me­­­ngejar pertumbuhan sekaligus pemerata­an. Mungkinkah?

 

Menurut hemat harian ini, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau pemerintahan di bawah Presiden Yudhoyono memang sungguh-sungguh mewujudkan mimpi tersebut, tentu dan pasti bisa.

 

Yang terpenting adalah meletakkan prioritas pada skala yang tepat. Pasalnya, mewujudkan tiga sektor utama bisnis dan pembangunan ekonomi seperti digarisbawahi Presiden dan Menteri Perin­dustrian itu membutuhkan berbagai persyaratan mendasar atau prakondisi yang kokoh.

 

Pertama, stabilitas sosial-politik-keamanan dan ekonomi makro. Tanpa stabilitas sospolkam dan stabilitas ekonomi makro, sulit memberikan do­­rongan bagi aktivitas sektor riil yang lebih besar.

 

Kedua, kecepatan penyediaan infrastruktur. Tan­­pa infrastruktur, industrialisasi hanya akan me­­ninggalkan berbagai masalah, terutama kehilang­an daya saing dan efisiensi, selain menghambat pemerataan industrialisasi itu sendiri.  

 

Ketiga, memperkuat basis kepentingan nasional. Industrialisasi yang kuat perlu ditopang ketahanan kebijakan domestik untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasional strategis (national interest). Tanpa itu, industrialisasi hanya akan menghasilkan para penonton, bukan pemain, di negeri sendiri.

 

Keempat, menepis segala bentuk benturan kepen­tingan. Dan ini adalah bagian yang paling sulit. Tan­­pa garis batas yang tegas terhadap segala bentuk ves­ted interest, maka pemerintah akan sulit membuat kebijakan yang cepat, tepat dan berdaya guna bagi percepatan bisnis dan perekonomian nasional.

 

Karena itu, jangan sampai pemerintah terjebak pada fasilitasi bagi kelompok kepentingan tertentu, yang justru akan mencederai kepentingan dan daya saing nasional. Contoh nyata adalah pengelolaan sumber daya alam, termasuk kebijakan dalam penciptaan nilai tambah yang perlu segera diprio­ritaskan.

 

Jika berbagai prasyarat tersebut dapat dipenuhi, niscaya bukan perkara mudah untuk tinggal landas. Tentunya tak perlu buang waktu sia-sia. Ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintahan Yudhoyono untuk meninggalkan warisan berharga bagi pembangunan nasional jangka panjang.

    

 

 

 

 

Sumber