8588809533, North Goa Trusted Escorts, – Verified Independent Call Girls With Cash On Delivery

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Tangguh Putra/okezone)

 

 

 

MEDAN - Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara Jhon Tafbu Ritonga menilai pemerintah telah memelihara bom waktu dengan terus memberikan ketidakadilan bagi daerah. Salah satunya terhadap kenaikan tarif dan pasokan gas seperti yang terjadi di Sumatera Utara. John mengatakan, pemerintah harus meminimalisir munculnya kesan pengabaian pengusaha dan masyarakat oleh pemerintah dalam segala tuntutan."Pemerintah hati-hati, sumut ini potensial. Ini miniaturnya Indonesia. Apalagi sumut ini salah satu kekuatan lain Indonesia di luar pulau Jawa. Jadi jangan dikecewakan terus. Kalau harga gas di daerah lain naik, ya naikkan juga di sumut, tapi jangan dibedakan metode dan kenaikannya. Apalagi kalau yang lain belum naik kita sudah dinaikkan, kan cari perang ini namanya. Katanya mau membangun koridor pembangunan ekonomi dari sumut, tapi industri dan perekonomian sumut dilucuti terus. Kalau pemerintah tak bisa membantu, paling tidak jangan mempersulit," kata John, kepada Okezone, Senin (30/7/2012).

 

Di samping harga gas, John juga mengatakan jika Sumatera Utara sebagai salah satu daerah penghasil pendapatan pemerintah terbesar juga masih belum terlayani secara maksimal dari sisi infrastruktur. Padahal infrastruktur ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan pendapatan pemerintah yang didapat dari sejumlah sektor di sumut, khususnya perkebunan. Selain itu, infrastruktur pula yang telah menyebabkan tingginya biaya produksi yang makin mematikan daya saing industri manufaktur lokal.

 

"Giliran pendapatan pemerintah terus mencari dari daerah, dari sumut ini dana hasil ekspor CPO dan pajak-pajak lain terus diserap pemerintah pusat. Tapi untuk membangun jalan saja, selalu diabaikan. Selalu pulau Jawa yang jadi prioritas. Kalau berharap pemerintah provinsi yang membangun mana mungkin, dengan APBD yang hanya Rp5 triliun untuk seluruh pembiayaan, tunggu enggak makan dulu lah kita di Sumut ini baru terbangun jalan," tegasnya.

 

John juga menegaskan, jika pemerintah dan PGN khususnya sudah tak lagi mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sumut, pemerintah disarankan menyerahkannya pada swasta. Karena kekurangan pasokan gas dan buruknya infrastruktur bukan hanya telah menghambat industri tetapi juga menghambat masuknya investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

 

"Ini kan bukan soal enggak mampu, tapi enggak mau. Kalau memang pemerintah enggak mampu, serahkan saja sama swasta. Saya pikir banyak yang akan rebutan untuk pengelolaan gas dan infrastruktur itu. Lebih baik kita dikendalikan swasta tapi bisa maju dibandingkan mandek begini," tutupnya. (ade)

 

 

 

Sumber