8588809533, North Goa Trusted Escorts, – Verified Independent Call Girls With Cash On Delivery

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Pelaku usaha meminta agar pemerintah bisa melakukan intervensi terhadap tata niaga kedelai. Langkah itu dilakukan dengan cara mengatur importir kedelai agar dapat memastikan ketersediaan kedelai yang bisa dijangkau dengan mudah oleh masyarakat di pasar.Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani mengatakan, persepsi swasembada kedelai jangan terlalu dipaksakan. Pasalnya, para petani masih menempatkan kedelai sebagai tanaman selingan setelah padi. Untuk itu, kata dia, impor kedelai masih penting untuk dilakukan, tetapi harus dalam kendali pemerintah.

 

"Selama secara ekonomis tidak menarik bagi para petani, maka penanaman kedelai secara besar-besaran tidak akan terjadi. Badan Usaha Milik Negara yang terkait perdagangan, Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia juga ditugaskan untuk impor. Tugas utamanya untuk memberi kestabilan harga dan jumlah kedelai," kata Franky yang juga Wasekum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (30/7/2012).

 

Dia menambahkan, pemerintah juga harus segera melakukan antisipasi, mengingat kekeringan di Amerika Serikat (AS) diprediksi akan berlangsung hingga Oktober tahun ini. Sementara itu, kebutuhan kedelai China juga meningkat.

 

Kedelai, lanjutnya, sudah menjadi komoditi penting di masyarakat. Di sisi lain, produksi pertaniannya masih jauh dari skala ekonomis Franky menilai, penurunan bea masuk tidak cukup untuk menekan harga kedelai, karena bersifat psikologis dan hanya bisa berlangsung dalam jangka pendek.

 

"Dukungan kepada langkah Menteri Perdagangan agar beberapa langkah strategisnya segera dilakukan supaya tempe dan tahu tidak menjadi makanan langka di beberapa bulan kecdepan," ujarnya.

 

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas kedelai, maka kesejahteraan petani harus didukung. Selain itu, lahan juga harus disediakan.

 

"Untuk sementara ini saya akan panggil para petani, peneliti, pengusaha, secara terpisah. Kalau pedagang, sesuai keputusan Presiden tadi jangan sampai kita tidak memberikan kesempatan pada koperasi dan asosiasi, untuk bisa melakukan importasi kedelai,” ungkapnya.

 

Dia menambahkan, kerja sama dengan Bulog untuk buffer stock kedelai juga bisa dilakukan. Bulog, kata dia, selama ini sudah importasi beras, maka ini juga bisa dipakai untuk komoditas lainnya. "Tapi ini juga ada pemangku kepentingan lain. Saya rasa koordinasi di bawah Kemenko Perekonomian," ucapnya.

 

Di samping itu, saat ini kebutuhan kedelai nasional saat ini adalah 2,6 juta ton, dengan produksi sebesar 800-850 ribu ton, sehingga harus impor 1,8 juta ton. Presiden SBY sebelumnya menegaskan, naiknya harga kedelai bukan merupakan keinginan pemerintah.

 

Namun, kata dia, saat ini sumber kedelai di luar negeri tengah menghadapi masalah, terutama di AS yang mengalami kekeringan terburuk selama 50 tahun terakhir. Pemerintah, kata dia, melakukan upaya yaitu stabilisasi dengan harapan bisa efektif, paling tidak bisa menstabilkan di tingkat yang wajar.

 

Menurutnya, kejahatan terkait kartel kedelai harus segera diberantas, sehingga hukum bisa ditegakkan dan jangan sampai didominasi oleh segelintir pihak. "Tidak perlu melakukan sweeping. Karena bukan kesalahan perajin. Pemerintah sedang coba mengatasi. Kami bertekad untuk tingkatkan produksi kedelai di dalam negeri,” ucapnya. (Sandra Karina/Koran SI/ade)

 

 

 

Sumber