TEMPAT MAGANG SMK JURUSAN TKJ DI MALANG

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menginginkan agar tidak ada isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua.

 

"Menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, kami ingin agar isu SARA dapat dicegah, sehingga tidak semakin marak hingga menjatuhkan salah satu pasangan kandidat," kata Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah dalam acara buka puasa bersama dengan cagub-cawagub DKI di kantor Panwaslu, Jakarta, Sabtu (28/07).

 

Ramdansyah menuturkan himbauan untuk tidak melakukan politisasi agama dalam Pilkada DKI Jakarta tertuang dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

 

"Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat dan juga media untuk terus memperkuat kampanye Stop SARA pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang akan berlangsung pada September 2012," ujar Ramdansyah.

 

Menurut Ramdansyah, siapapun yang menghasut atau menghina seseorang berdasarkan suku, agama dan antar golongan dapat dikenai ancaman hukuman paling lama 18 bulan dan denda maksimal Rp6 juta seperti dalam Pasal 116 ayat 2 No.32 tahun 2004.

 

Selain itu, Ramdansyah juga mengungkapkan melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah tidak dibenarkan karena melanggar pasal 78 huruf 1 Undang-undang No. 32 tahun 2004.

 

"Kalau hanya sekedar menjadi pendukung pasangan calon gubernur itu merupakan hak masing-masing individu. Namun jika kampanye dilakukan di tempat-tempat ibadah, maka hal ini tidak dibenarkan dalam UU," ujar Ramdansyah.

 

Panwaslu DKI pada Sabtu (28/7) Jakarta mengundang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) beserta pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam acara bertajuk "Stop Politik Uang dan Politisasi Agama" di kantor Panwaslu DKI Jakarta.

 

Acara tersebut bertujuan untuk menghentikan tindak politik uang dan isu SARA yang tengah marak terjadi di tempat-tempat ibadah maupun melalui pesan singkat (SMS) menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada September 2012 mendatang. (Antara/Bsi)

 

 

 

Sumber