Berburu Sunrise Eksotis dengan Paket Camping Batu Malang Paling Worth It untuk Pengalaman Camping yang Berbeda

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Dugaan keterlibatan anggota dewan Pembina Partai Demokrat Hartati Murdaya dalam dugaan suap terhadap Bupati Buol diperkirakan akan semakin memperburuk citra Partai Demokrat di mata masyarakat.

 

Pengamat politik Arbi Sanit menyatakan keterlibatan Hartati menambah daftar panjang kader partai Demokrat yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini akan membuat masyarakat berpikir bahwa partai hanya dijadikan sebagai alat pengeruk uang. 

 

“Bukan mustahil masyarakat berpikir partai Demokrat dekat dengan politik uang,” ujarnya saat dihubungi Bisnis hari ini, Jumat (27/7/2012).

 

Dia menjelaskan hal yang dilakukan oleh Hartati dan Bupati Buol ini bisa jadi merupakan perselingkuhan politik yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat kebanyakan. Tradisi ini memang sudah mengakar sejak zaman orde baru. 

 

Para politikus merasa terlindungi dalam hal dukungan uang sementara pengusaha mendapat perlindungan secara politik. Sayangnya dengan pola relasi tersebut, kegiatan ekonomi dan politik akhirnya dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan.

 

Seperti diketahui beberapa waktu lalu KPK menangkap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu, karena kedapatan menerima suap dari PT Hardaya Inti Plantation (HIP) yang merupakan perusahaan milik Hartati Murdaya.

 

KPK telah menetapkan Amran sebagai tersangka atas suap senilai kurang lebih Rp3 miliar tersebut. Suap diberikan terkait dengan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan sawit milik Hartati. 

 

KPK juga menetapkan Gondo Sudjono selaku Direktur Operasional PT HIP. Selain itu, KPK juga sudah melarang beberapa staf HIP untuk bepergian ke luar negeri. Itu, agar ketika keterangan dibutuhkan, yang bersangkutan tidak berada diluar negeri.

 

Dalam kasus ini, Hartati sudah dilarang bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Pencegahan Itu merupakan permintaan dari KPK. Hartati dicegah lantaran dianggap mengetahui kasus suap yang diduga bernilai Rp3 miliar tersebut. (sut)

 

 

 

Sumber