Eks Bos Pornhub Mau Beli Aset Perusahaan Minyak Rusia

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Adanya pengalihan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke daerah menyebabkan pemerintah daerah (pemda) kewalahan dalam melakukan penarikan.

 

Karenanya Kementerian Keuangan telah mempersiapkan paling tidak 200 orang pegawainya yang berasal dari Ditjen Pajak (DJP) untuk membantu pemda menarik pajak tersebut.

 

"Kemarin ke Pemerintah Daerah DKI ada 100 pegawai, mungkin akan ditambah lagi. Kita masih sanggup 200-an," kata  Sekertaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulya P Nasution kala ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (23/8/2011) malam.

 

Menurutnya, tidak sembarang orang dapat membantu pemda dalam menarik pajak di daerah. Dia mengungkapkan perlu kompetensi di bidang perpajakan. Namun, Mulya juga melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melatih tenaga baru.

 

"Kita kan juga di combine dari lulusan STAN, kita combine dari pegawai lama dengan yang baru, karena kalau di kasih yang baru semua mereka masih sama-sama kurang pengalaman, jadi harus di campur," tutur dia.

 

Sedangkan untuk daerah-daerah yang jauh seperti daerah Indonesia Timur, dia mengungkapkan pegawai pusat tidak akan turut sampai ke sana. "Kalau yang timur, ya kantor-kantor pajak yang di sana," jelasnya.

(and)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber