Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi saat ini dikatakan terbelenggu oleh infrastuktur yang belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah berencana menambah anggaran infrastruktur pada 2013."Cuma untuk besarannya nanti kita lihat deh, karena ini merupakan bagian dari belanja modal," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bambang PS Brodjonegoro kala ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (27/7/2012).

 

Menurut dia, kenaikan belanja infrastruktur, sudah termasuk dalam kenaikan belanja modalnya yang direncanakan naik pada tahun depan. "Tetapi fokus ke infrastrukturnya belum tahu," tambah dia.

 

Bambang menilai, belanja infrastruktur merupakan belanja modal yang paling bagus. Hal ini lantaran infrastuktur dapat menciptakan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka efek sampingnya akan menciptakan lapangan pekerjaan, dan menciptakan perbaikan pendapatan masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan infrastuktur dapat mendorong iklim investasi. "Jadi menurut saya kita mengeluarkan uang di belanja infrastruktur itu nanti dampaknya berkali-kali lipat," katanya.

 

Bambang mengatakan, estimasi Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) memaparkan, belanja infrastruktur pemerintah share-nya sekira 12 persen terhadap PMTB bisa dilakukan. "Pengalaman kita biasanya lebih, tetapi segitu bukan sesuatu yang aneh," tukas dia.

 

Sekadar informasi, demi mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di atas tujuh hingga delapan persen, Indonesia harus bisa mendorong investasi di bidang infrastruktur minimal tujuh persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan investasi sebesar itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan bisa sejajar dengan China dan India. 

 

Saat ini investasi infrastruktur Indonesia terbilang rendah. Berdasarkan data dari Bappenas, untuk 2012 investasi infrastruktur hanya Rp101,549 triliun atau 1,28 persen dari PDB (Rp7.909 triliun). Sedangkan, anggaran untuk subsidi nilainya mencapai Rp225 triliun. (mrt)

 

 

 

Sumber