Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Parno Pemilik Lapak 0]

MAKASSAR : Konsep kota dunia yang diusung Pemkot Makassar dinilai tidak mempunyai tahapan pelaksanaan  yang terstruktur. Pasalnya, pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, drainase dan transportasi yang seharusnya menjadi menjadi  sektor prioritas, justru tidak mendapat perhatian serius Pemkot dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Makassar menuju kota dunia. 

 

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar Imran Tenri Tata mengatakan obsesi Pemkot untuk meraih predikat sebagai kota dunia membuat pengerjaan pembangunan pada sejumlah sektor tidak dilaksanakan secara terencana dan terstruktur. 

 

Indikatornya, pertumbuhan infrastruktur jalan di Makassar hanya 1% hingga 2% setiap tahunnya, pengembangan dan pembangunan drainase yang tidak kunjung membaik, serta realisasi moda transportasi monorail maupun busway hingga saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda bakal terealisasi.

 

"Hal ini membuat kemacetan dan banjir semakin akrab dan menjadi langganan Kota Makassar. Sementara hingga saat ini Pemkot hanya berfokus pada investasi pembangunan gedung-gedung perhotelan dan menomorduakan pengembangan infrastruktur vital kota ini. Denga kata lain, tahapan pembangunan yang dilakukan Pemkot tidak dilakukan secara terstruktur tanpa mengacu pada prinsip skala prioritas," ujarnya kepada Bisnis Kamis (26/7/2012). 

 

Menurutnya, progress untuk  sejajar dengan kota dunia lainnya, Makassar tidak mesti dipenuhi gedung-gedung pencakar langit, baik itu untuk perkantoran maupun perhotelan. Tapi, lebih kepada pengembangan infrastruktur jalan, drainase dan transportasi dalam kota. 

 

"Paling tidak, langkah pembangunan  harus dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga target kota dunia tidak cuma menjadi angan-angan Pemkot Makassar. Apalagi melihat fakta Makassar masuk sebagai kota kotor di Indonesia dimana satu dekade terakhir selalu gagal meraih Adipura, belum lagi peringkat Makassar yang masuk 5 besar sebagai kota termacet dan semrawut di Indonesia," papar Imran.

 

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, khusus infrastruktur jalan dan jembatan,  anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan di wilayah Kota Makassar tahun 2012 turun hingga 19%  dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Di mana anggaran infrastruktur jalan dan jembatan kota ini untuk tahun 2011 mencapai Rp42,2 miliar, sementara untuk tahun ini hanya Rp34,4 miliar.

 

Kepala Dinas PU Kota Makassar Muhammad Anshar  mengatakan menurunnya anggaran infrastruktur  salah satunya disebabkan karena tidak lagi menerima Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID). “Dan memang, tahun 2011 kegiatan perbaikan dan pemeliharaan infrastuktur lebih banyak,” ujarnya.

 

Untuk tahun 2012, kata Anshar, Dinas PU Makassar memiliki enam rencana kegiatan yang berkaitan dengan infratruktur jalan dan jembatan dengan alokasi dana yang bervariasi. Di antaranya pembangunan jembatan Rp3,8 miliar, pemeliharaan jalan kota Rp6,3 miliar, rehabilitasi/perbaikan jalan yang dananya berumber dari APBD dan DAK masing-masing Rp9 miliar dan Rp8,2 miliar, serta penataan jalan Ahmad Yani sebesar Rp5,5 miliar.

 

“Khusus penataan jalan Ahmad Yani, nantinya kami akan menutup saluran air yang masih terbuka untuk kemudian diperuntukkan untuk akses pejalan kaki serta penataan trotoar kiri dan kanan jalan tersebut” jelasnya.

 

Sementara itu untuk ruas jalan yang berlubang, Dinas PU menargetkan sepanjang tahun 2012 akan menuntaskan permasalahan tersebut.

 

Data Dinas PU menyebutkan, dari total ruas jalan kota yang mencapai ±1.500 km, hanya 45,7% dikategorikan dalam kondisi baik. Sementara kondisi jalan kategori sedang 49,6%, rusak ringan 17,8% serta kategori rusak berat mencapai 21,9%. “Idealnya, anggaran perbaikan jalan sebesar Rp100 miliar per tahun untuk kondisi jalan yang jauh lebih baik,” papar Anshar.

 

Selain jalan kota, terdapat pula jalan nasional sepanjang 35,6 km serta jalan provinsi sepanjang 13,4 km yang pemeliharaannya bukan lagi tanggungjawab dari Dinas PU Makassar. (k56/sut)

 

 

 

Sumber