Dari Registrasi ke Finish, Bank BJB Dukung Semarang Mountain Race 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah menerima sebanyak 84 kasus pengaduan permasalahan tunjangan hari raya kegamaan selama tahun lalu.

 

Menurut R. Irianto Simbolon, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans, jumlah pengaduan itu yang masuk ke petugas Posko Lebaran.

 

Dia menjelaskan laporan tersebut antara lain tentang tuntutan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang dibayar dibawah UMP (upah minimum provinsi), tidak dibayarnya THR, keterlambatan pembayaran THR.

 

Berdasarkan data Kemenakertrans, kasus pengaduan THR terbanyak berasal dari Jakarta (62 kasus), Bekasi (5 kasus), dan di Banten ada 3 kasus.

 

Selain itu, permasalahan di Sumatera Utara (1Kasus), Tangerang(2 kasus) Bogor (1 kasus) ,  Jawa Barat (2 kasus), Sulawesi Selatan(3 kasus) Yogyakarta (1 kasus) dan tanpa alamat (4 kasus).

 

"Kemnakertrans bekerja sama dan berkoordinasi dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk baik dari perusahaan atau pun dari pihak pekerja/buruh sehingga akhirnya semua permasalahan dapat diselesaikan," ujarnya hari ini, Kamis (26/7/2012).

 

Sebelumnya, Menakertrans Muhaimin Iskandar menerbitkan Surat Edaran

 

No.SE.05/MEN/VII/2012 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbuan Mudik Lebaran Bersama.

 

Peraturan tentang pembayaran THR harus dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

 

Dalam  surat edaran ini, disebutkan bahwa berdasarkan kepada ketentuan permenakertrans, setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh, maka wajib unutk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih.(sut)

 

 

 

Sumber