Wajib Pajak di Sumatra Bebas Denda Keterlambatan Imbas Bencana

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah dinilai belum menunjukkan ketegasan untuk menentukan pengembang blok minyak dan gas yang akan habis masa kontraknya. Sehingga hal ini berpotensi merugikan negara.Pengamat Energi Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, negara akan merugi jika pemerintah tidak segera mengambil keputusan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengembang blok migas besar. Seperti Blok Mahakam, karena jika blok tersebut akan berhenti beroperasi tidak menghasilkan pendapatan untuk negara.

 

"Kalau angkanya saya belum tahu, tapi apa yang disampaikan tidak salah, kalau tidak ada ketegasan cenderung terkatung-katung, status tidak jelas, akan merugikan negara," kata Komaidi, saat dihubungi Okezone, di Jakarta, Kamis (26/7/2012).

 

Komaidi menambahkan, pemerintah harus memperhitungkan, potensi yang dihasilkan blok migas tersebut. Sehingga diperlukan keputusan yang menentukan siapa yang akan mengelola blok tersebut.

 

"Blok besar, dengan pertimbangan potensi yang dikeluarkan setiap hari, harganya berapa, pemerintah dapat hasil dari sana berapa," tambah Komaidi.

 

Komaidi mengungkapkan, sebenarnya pemerintah mendapat bagian yang cukup besar atas hasil migas pada blok migas. Maka dari itu, seharusnya pemerintah memperhatikan hal ini.

 

"85 persen pemerintah, 15 persen kontraktor migas. Itu setelah dipotong cost recovery. Pemerintah enggak keluar modal, hanya punya Sumber Daya Alam (SDA)," tutup Komaidi. (ade)

 

 

 

Sumber