Kementerian PU Kirim 402 Relawan ke Daerah Bencana Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Keputusan pemerintah menekan bea masuk kedelai hingga 0% telah menciderai gairah petani lokal dalam meningkatkan produksi dan menangkap momentum laju kenaikan harga.

 

Belakangan, situasi memang dilematis. Pemerintah berdiri pada persimpangan yang membingungkan. Pada satu sisi, ketersediaan pangan dengan membuka pasar kedelai impor menjadi pilihan paling realistis. Namun, jargon swasembada menuju kedaulatan pangan jangan sampai menjadi pepesan kosong belaka.

 

“Menggantungkan suplai pangan dari negeri orang itu sangat riskan. Tidak hanya terkait produksi dan harga, soal mutu pangannya juga sangat buruk,” ucap Ayip Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.

 

Menurut Ayip, pemerintah seharusnya memperbaiki tata niaga kedelai dan insentif berupa peningkatan harga jual untuk merangsang gairah petani kedelai. Di samping itu, kepastian lahan produksi menjadi syarat wajib dilakukan.

 

Ayip menilai pertumbuhan lahan tanam selalu menempati proporsi terbesar pada faktor-faktor penentu keberhasilan produksi. Dengan begitu, serunya, pemerintah perlu secara tegas menentukan dan memperluas lahan produksi, meninggalkan pola tumpang sari dengan areal persawahan.

 

Selama ini, produksi kedelai ditumpukan pada lahan sawah yang biasanya digunakan pada saat jeda musim tanam padi. Areal persawahan sendiri saat ini terus mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan dalam jumlah masif.

 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), laju konversi sawah rata-rata mencapai 110.000 hektare setiap tahun. Padahal, pencetakan sawah baru tidak lebih dari 50.000 setiap tahun. Hilangnya areal sawah berarti lenyap pula lahan untuk tanaman kedelai.

 

Ayip mencatat swasembada kedelai dapat melalui optimalisasi lahan kering dan rawa. Total lahan yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 1,7 juta hektar untuk menopang target produksi 2,7 juta ton. Percetakan areal tanam kedelai dapat memanfaatkan hutan berstatus kritis yang dicadangkan pemerintah seluas 500.000 hektar per tahun.

 

Kementerian Kehutanan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis termasuk meningkatkan cadangan pangan nasional melalui budidaya tanaman pangan di kawasan hutan tanpa mengubah fungsi hutan.

 

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pernah mengatakan kontribusi sektor kehutanan dalam penyediaan pangan secara tradisional akan terus didorong. Kemenhut telah mencadangkan lahan seluas 200.000 hektar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

 

“Jangan sampai ada lahan potensial yang kosong. Pengembangan hutan harus dioptimalkan sepenuhnya sebagai sumber pangan,” ujarnya. (arh)

 

 

 

Sumber