Bos BTN: Korban Bencana Sumatera Bisa Tunda Cicilan KPR 1 Tahun

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA – PT Askes (Persero) didesak untuk keluar dari daftar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Desakan tersebut datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, karena dituding telah melarang pekerja PT Askes berserikat.Menanggai hal tersebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan, mengaku tidak ingin ikut campur terhadap permasalahan tersebut. Menurut Dahlan, kebijakan tersebut sepenuhnya ada di tangan manajemen perseroan.

 

"Saya terus terang belum mengetahui hal itu dan belum mengetahui akar masalahnya, biarkan saja lah itu urusan manajemen," ungkap Dahlan usai rapat pimpinan di Kantor PT KAI, Jakarta, Selasa (24/7/2012).

 

Diberitakan sebelumnya, PT Askes dikabarkan telah membubarkan Serikat Pekerja PT Askes dan memecat pegawai yang menjadi penggagas sekaligus menjadi ketua Serikat pekerja PT Askes.

 

Berangkat dari fakta inilah, Staf Hukum Lembaga Badan Hukum (LBH) Jakarta, Maruli mendesak komnas HAM untuk melakukan rekomendasi bahwa Dirut Askes telah melakukan pelanggaran HAM kebebeasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 dan UU no 39 tahun 1999 tentang HAM.

 

Selain itu Askes dinilai tidak pernah menciptakan kondisi kerja dan manajemen pekerja yang baik dan Askes juga dituding telah melakukan praktek outsourcing. Askes menilai serikat pekerja akan menjadi pengganjal. Oleh sebab itu, perusahaan BUMN tersebut berupaya meniadakan Serikat Pekerja di PT Askes.

 

"Pada Juli 2010 telah terbentuk Serikat Pekerja PT Askes dan telah dicatatkan pada Sudin Nakertrans Jakarta pusat. Selang beberapa bulan, saya langsung dimutasi karena menjalankan kegiatan serikat pekerja," kata mantan pegawai Askes yang di PHK karena membentuk dan menjalankan kegiatan Serikat Pekerja PT Askes, Itop Reptianto.

 

Itop mengatakan, pembentukan serikat pekerja di PT Askes, dilatarbelakangi karena adanya tindak kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh PT Askes kepada pekerjanya.

 

Atas tindakan tersebut, serikat pekerja meminta kepastian hukum dan keadilan ke Dinas Tenaga Kerja (Dinasker) DKI Jakarta pada 10 Mei 2012. Setelah melakukan pengaduan tersebut, Itop mengaku malah menambah penekanan dari pihak Askes (pesero) yaitu pemecatan yang diterbitkan melalui surat PHK No. 3129/Peg.06/1211, karena dianggap mangkir. (mrt)

 

 

 

Sumber