Bos BTN: Korban Bencana Sumatera Bisa Tunda Cicilan KPR 1 Tahun

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Koran SI)

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan importasi beras dalam waktu dekat. Kondisi ini terjadi di saat produksi beras surplus dan serapan Badan urusan logistik (Bulog) optimal.Adapun kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki itikad baik dalam mendukung swasembada beras berkelanjutan hingga 2014. Serta menjadi bukti terhadap ketidakberpihakan pemerintah terhadap komoditas pangan lokal.

 

Sekadar informasi, pengadaan beras pada Juli 2012 meningkat sebanyak 2,5 juta dan ditargetkan mencapai tiga juta ton hingga akhir tahun. Pengadaan beras tersebut naik dari 1,8 juta ton pada tahun lalu. Anggota DPR RI Komisi IV Ma’mur Hasanuddin pun menyesalkan langkah yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

 

"Di saat Kementerian Pertanian berjibaku untuk meningkatkan produksi dan Bulog berusaha melakukan serapan gabah petani dengan optimal, Kementerian Perdagangan malah tidak menunjukkan keberpihakan dengan berencana melakukan importasi beras," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Minggu (22/7/2012).

 

Ma’mur yang merupakan legislator dari Jawa Barat sebagai salah satu sentra beras nasional ini menegaskan bila pemerintah sering sekali tidak peka dalam mamahami kondisi yang berkembang. Seharusnya, di saat produksi dan serapan bagus seperti sekarang ini dapat memberikan penguatan serta proteksi yang maksimal terhadap beras nasional.

 

"Namun dengan wacana impor yang dilemparkan, secara nyata akan meruntuhkan semangat dan perjuangan rekan-rekan petani," ujarnya.

 

Dia menambahkan, kebijakan melakukan impor di saat produksi dan serapan tinggi memperlihatkan koordinasi yang lemah dan ketidakberpihakan pangan di lingkungan Kementerian koordinator perekonomian.

 

"Kementerian Koordinator Ekonomi seharusnya mampu menangkap dengan baik situasi dan kondisi seperti ini, bukan malah memberikan wacana ketidakpastian dengan adanya importasi beras. Selain itu juga harus mampu mengkoordinasikan dengan baik data serta capaian yang telah dilakukan selama ini oleh Kementerian pertanian, Kementerian perdagangan maupun bulog sebagai stabilisator," jelasnya.

 

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah masih membuka keran impor beras untuk memenuhi cadangan beras nasional dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat. Adapun jatah impor beras adalah sekira satu juta ton untuk tahun ini. (ade)

 

 

 

Sumber