BSI Siapkan Restrukturisasi Pembiayaan di Aceh untuk Pulihkan Ekonomi

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo.Saat itu, Hadi Purnomo mengatakan tidak ada perbedaan antara BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) BPKP. Pada prinsipnya BPK dan BPKP itu sama dan yang membedakan keduanya adalah landasannya.

 

Jika BPK mengacu kepada Undang-undang, sementara BPKP mengacu kepada Keputusan Presiden. BPK melakukan audit eksternal sementara BPKP audit internal. Hal tersebut diutarakan Hadi dalam seminar kemarin.

 

"Jadi pernyataan Ketua BPK itu sangat keliru," tegas Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/7/2012).

 

Menurut Iskandar, di banyak kasus-kasus hukum yang dituduh merugikan keuangan Negara, BPKP sangat dominan ketimbang BPK.

 

"BPKP terkesan lebih aktif berbanding BPK. Pertanyaannya, kata dia, bukankah mereka bukan auditor negara seperti yang diperintahkan UUD. Lantas, bagaimana keabsahan produk mereka dalam mengaudit tuduhan-tuduhan tersebut padahal mereka bukan auditor negara?" ujarnya.

 

Terkait pernyataan Hadi Purnomo bahwa yang diperbolehkan melakukan audit keuangan kepada lembaga saat ini hanya auditor keuangan yang berdasarkan UUD yakni BPK, Iskandar malah mempertanyakan balik. Mengapa BPK tidak melakukan langkah-langkah seperti yang diamanatkan UUD agar perilaku BPKP tidak terjadi malah diulang-ulang?

 

Perbandingan yang dibuat Hadi Purnomo, bahwa seorang auditor sama saja dengan wartawan, menurut Iskandar tidaklah pas.

 

Menurut dia, mengaudit bukan seperti wartawan, sebab wartawan tidak menghitung atau menyampaikan penilaian, namun hanya memaparkan. Sementara auditor negara tidak harus ikut dalam organisasi, sebab auditor negara adalah PNS yang diperintahkan dan dijamin UUD, demikian menjelaskan. "Itu pencontohan sangat keliru," pungkasnya. (ade)

 

 

 

Sumber