Why Does a Structured and Logic-Focused Layout Enhance Clarity?

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Realisasi bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp1,88 triliun tidak diyakini kewajarannya.

 

 

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan Kemenpora tidak bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas seluruh realisasi anggaran berjumlah Rp2,6 triliun belanja barang penyaluran bantuan kepemudaan dan olahraga.

 

Dia menjelaskan realisasi bantuan senilai Rp1,88 triliun kepada sekitar 1.800 penerima atau sekitar 71,05% dari anggaran di atas tidak disertai bukti penyerahan.

 

“Permasalahan itu termasuk dalam pengecualian dari opini wajar dengan pengecualian yang diberikan BPK atas laporan keuangan Kemenpora 2011,” kata Hadi, Kamis (19/7).

 

Auditor Utama Keuangan Negara III Widodo Mumpuni menambahkan 2 permasalahan lain yang menjadi pengecualian dari opini wajar BPK atas laporan keuangan Kemenpora.

 

Pengecualian tersebut adalah penyajian realisasi perjalanan dalam negeri Rp234 miliar yang tidak didukung dokumen yan sah dan aset senilai Rp2 miliar yang tidak diketahui keberadaanya.

 

 

Selain itu, dia menjelaskan opini BPK atas laporan keuangan Kemenpora tidak memperhitungkan aktivitas keuangan atas pembangunan wisma atlet Sea Games dan proyek Hambalang.

 

 

“Kami tidak memasukkan hal-hal yang terkait Sea Games dan Hambalang karena pemeriksaan [atas 2 kasus tersebut] masih belum selesai ketika laporan pemeriksaan sudah harus selesai,” kata Widodo. (bas)

 

 

 

Sumber