Cara menghubungi CS dana cepat

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

SOLO - Sistem keuangan di Indonesia masih belum optimal menjangkau semua lapisan masyarakat terutama kalangan miskin, hampir miskin, dan kelompok rentan lainnya."Implementasi financial inclusion harus menjadi agenda bersama: pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator di bidang keuangan (pemerintah dan Bank Indonesia), praktisi keuangan dan kekuatan masyarakat," tandas Ketua Umum GP Anshor Nusron Wahid, saat membacakan Deklarasi The 1st International Islamic Financial Inclusion Summit, yang disaksikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (18/7/2012).

 

Dalam deklarasi itu juga disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia, secara faktual mempunyai kontribusi signifikan dan nyata dalam memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama di pedesaan.

 

Layanan itu antara lain dalam bentuk pembiayaan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan daya saing usaha masyarakat, Namun demikian, peran lembaga keuangan dirasakan belum optimal karena adanya berbagai keterbatasan antara lain; inovasi produk, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penjaminan dan skala ekonomi yang belum memadai.

 

"Karena itu dibutuhkan komitmen bersama untuk meningkatkan optimalisasi dan modernisasi kelembagaan keuangan mikro syariah dalam mewujudkan financial inclusion menuju kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

 

Dalam deklarasi yang dijuga ditanda-tangani oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, merekomendasikan antara lain, perlu segera dirumuskan rencana aksi nasional dalam pengembangan dan pelaksanaan financial inclusion yang mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat.

 

Selain itu, perlu segera disahkannya RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan pembentukan institusi yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi, menjamin dan melindungi LKM sebagaimana dilakukan BI, Bapepam LK dan LPS dalam dunia keuangan. (wdi)

 

 

 

Sumber