Cara menghubungi CS dana cepat

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah mengakui salah satu masalah pengembangan panas bumi adalah rendahnya harga jual listrik. Walau Pemerintah telah melakukan kenaikan harga, tapi masih ada wilayah kerja panas bumi (WKP) yang menggunakan tarif lama.Sekretaris Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djajang Sukarna mengatakan, pemerintah tidak bisa memberlakukan harga baru semaunya. Hal ini karena harga baru untuk lelang baru.

 

"Kalau Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) yang masuk dalam fast track program 10 Mega Watt (MW) tahap dua memakai harga lama," kata Djajang dalam Indonesian EBTKE Conex 2012, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (18/7/2012).

 

Djajang menambahkan, saat ini pemerintah bakal mencari cara agar harga baru bisa diterapkan, tapi  tidak melanggar undang-undang, karena untuk tender yang lama sudah ada ketetapan harganya dan pemenangnya adalah peserta dengan harga terendah.

 

"Kita sedang mengkaji payung hukumnya dan sedang dicari aspek legalnya apakah yang post bidding bisa dinaikkan atau tidak," ungkap Djajang.

 

Djajang menjelaskan ada beberapa PLTP yang terganjal harga seperti PLTP Sibayak dengan harga USD1,6 sen per kWh dan PLTP Sungai Penuh dengan harga USD4,3 sen per kWh. Lalu masih ada PLTP Tangkuban Perahu yang perjanjian jual belinya (power purchase agreement/ppa) sedang didiskusikan dengan PLN. Ini karena hal tersebut, Djajang pun tidak yakin proyek panas bumi cepat diterapkan.

 

"Kita pesimistis ini bisa selesai dengan Commercial On Date (COD) yang telah dijadwalkan karena masalah harga. Kita perlu kerja sama untuk menyelesaikan," tutup Djajang. (ade)

 

 

 

Sumber